Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : saksi saat memberikan keterangan di Pengadilan Tipikor Surabaya. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Sidang lanjutan kasus korupsi dana renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) wilayah Pemerintah Kabupaten  (Pemkab) Jember Jawa Timur tahun anggaran 2017 kembali disidangkan. Sidang yang digelar diruang Cakra Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya itu agenda mendengarkan keterangan saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember.

Saksi yang dihadirkan yakni, mantan Lurah Karangrejo, Muhammad Syafii, Nur Huda (Kaur Kesra/PMKS) Kelurahan Karangrejo dan Sholeh (Kaur Kesra/PMKS) penggati Nur Huda. Dalam kesaksian yang diungkapkan saksi Nur Huda didalam persidangan meringankan terdakwa Diyan Lucky Puspitasari yang dikatahui juga istri dari saksi Nur Huda. bahwa, pemesanan bahan matrial bangunan tidak melalui terdakwa Diyan Lucky Puspitasari tapi dari kelompok ke toko.

"Pemesanan dari kelompok ke toko,"kata, saksi Nur Huda mantan Kaur Kesra Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Jember saat dikutip memojatim hari Kamis (23/1/2020).

Namun, keterangan saksi Nur Huda sempat dibantah oleh terdakwa Muhamad Ridwan Sidik, memang pemesanan dari kelompok ke toko namun semua harus mengetahui terdakwa Diyan Lucky Puspitasari, dan juga dipertegas oleh pertanyaan kembali oleh Hakim Ketua Dede Suryaman ke saksi.

"Tadi keterangan saudara kalau pengadaan barang dari kelompok ke toko itu disangkal, bahwa semua yang mengkordinir istri saudara,"tanyak, Hakim Ketua Dede Suryaman pada saksi Nur Huda.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jember, Triyono dan Sujayanto juga menanyakan soal peran terdakwa Diyan Lucky Puspitasari kepada saksi mantan Lurah Karangrejo, Muhamad Syafii. 

"Pada waktu itu pihak Cipta Karya datang ke kantor dan menyampaikan dapat bantuan RTLH 200 rumah. Selanjutnya ditangano Kasi Kesra pak Nur Huda,"terang, Muhamad Syafii.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, kasus bantuan RTLH ini yang menyeret Dian Lucki Puspitasari sebagai anggota Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Karangrejo, Kecamatan Sumbersari juga selaku pelaksana dan Muhamad Ridwan Sidik selaku pemilik toko penyuplai bahan bangunan untuk program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Pemkab Jember tahun anggaran 2017. Namun, pada pelaksanaannya terdakwa diduga tidak melaksanakan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) renovasi Rumah Tidak Layak Huni tahun anggaran 2017 sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 476.529.600, berdasarkan dari perhitungan Inspektorat Pemkab Jember Jawa Timur atas anggaran yang dikucurkan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemkab Jember. (rief)


Posting Komentar