Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : suasana sidang korupsi Jasmas Pemkot Surabaya di Pengadilan Tipikor Surabaya. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Mangkir dua kali hadir menjadi saksi untuk dimintai keterangannya saksi Ketua DPRD Surabaya Armuji atas perkara yang menjerat tujuh terdakwa yang terdiri dari satu pihak swasta Agus Setiawan Tjong sudah divonis dan saat ini sedang proses banding, beserta enam terdakwa lainnya yakni, anggota DPRD Surabaya Ratih Retnowati serta lima mantan anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019 yakni Sugito, Syaiful Aidy, Dini Rijanti Darmawan (Aden) dan Binti Rochma.

Mangkirnya Ketua DPRD Surabaya, Armuji untuk menjadi saksi yang kedua kalinya ini, didalam persidangan Sudiman Sudabuke selaku Penasehat Hukum (PH) terdakwa Binti Rochma mengajukan permohonan kepada Mejelis Hakim untuk memanggil kembali saksi fakta Ketua DPRD Surabaya, Armuji dimuka persidangan. Menurutnya, keterangan Ketua DPRD Surabaya Armuji sangat diperlukan agar perkara Jaringan Aspirasi Masyarakat (Jasmas) Pemkot Surabaya menjadi jelas dan terang benerang.

"Kami mohon kepada Mejelis Hakim yang mulia untuk memerintahkan kepada penuntut umum untuk memanggil kembali dan menghadirkan saksi Ketua DPRD Surabaya Armuji. Mengingat ini sudah kedua kalinya beliau tidak datang, agar perkara ini menjadi jelas,"ucap, Sudiman Sudabuke Penasehat Hukum terdakwa Binti Rochma saat dikutip memojatim pada hari Selasa (28/1/2020).

Sudiman Sudabuke juga mengungkapkan, keberatannya atas surat panggilan ke dua yang dikirim oleh JPU kepada saksi fakta Armuji yang mengaku menerima surat panggilan kedua tersebut pada sore hari dan hal itu disampaikan melalui surat kabar media harian oleh yang bersangkutan dinilai tidak sah.

"Mohon dipertimbangkan apa yang kami kemukakan ini majelis, karena yang bersangkutan ini Ketua Dewan dan dia (Armuji) tahu persis apa yang dilakukan anggota dewan. Mohon dipertimbangkan,"kata, Sudiman Sudabuke dimuka persidangan.

Hal serupa juga dikemukakan oleh tim Penasehat Hukum terdakwa Dermawan menyampaikan, mohon izin yang mulia, kami selaku penasehat hukum terdakwa Dermawan menyampaikan untuk sidang pemeriksaan terdakwa pada pekan depan kami keberatan sebelum kita dapat bertemu dengan saudara Armuji.

"Pada sidang pemeriksaan terdakwa pada pekan depan kami keberatan yang mulia sebelum kami dapat bertemu dengan saudara bapak Armuji,"ucap, Ari Tonang selaku tim Penasehat Hukum Darmawan.

Selanjutnya, Hakim Ketua Hisbullah Idris memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk memanggil kembali saksi fakta yaitu Ketua DPRD Surabaya Armuji untuk dihadirkan pada sidang pekan depan, dan selanjutnya Majelis Hakim memerintah bahwa sidang ditunda pada hari Selasa pekan depan dengan agenda saksi fakta dan ahli.

Seperti yang telah diberitakan memojatim sebelumnya, dalam kasus ini Kejari Tanjung Perak telah mengungkap perkara dugaan korupsi dana hibah Pemkot Surabaya untuk program Jasmas. Total sudah ada tujuh orang yang diduga terlibat.

Satu orang merupakan pihak swasta sebagai pelaksana proyek yaitu Agus Setiawan Tjong sudah divonis dan saat ini sedang proses banding.

Sedangkan enam lainnya terdiri dari anggota DPRD Surabaya Ratih Retnowati serta lima mantan anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019 yakni Sugito, Syaiful Aidy, Dini Rijanti Darmawan (Aden) dan Binti Rochma.

Saat ini Darmawan, Sugito, Binti Rochma, Syaiful Aidy, Dini Rijanti dan Ratih Retnowati berstatus terdakwa masing-masing berkas terpisah (splitsing) dan menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Dalam perkara ini, Agus Setiawan Tjong merupakan pelaksana proyek pengadaan Terop, Kursi, Meja, dan Sound System di 230 RT di Surabaya.

Dari hasil audit BPK, Proyek pengadaan program Jasmas tersebut bersumber dari APBD Pemkot Surabaya tahun 2016 dan merugi hingga Rp 5 miliar akibat adanya selisih angka satuan barang yang dimainkan oleh Agus Setiawan Tjong.

Sedangkan dalam program Jasmas ini merupakan produk dari sejumlah oknum DPRD kota Surabaya yang telah diperiksa penyidik. Tanpa peran ke enam legislator itu, program Jasmas dalam bentuk pengadaan ini tidak akan terjadi.

Penyimpangan dana hibah ini bermodus pengadaan. Ada beberapa pengadaan yang dikucurkan oleh Pemkot Surabaya, diantaranya untuk pengadaan terop, kursi Chrom, kursi plastik, meja, gerobak sampah, tempat sampah dan sound system. (rief)

Posting Komentar