Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : Sekda Pemkab Gresik, Andhi Hendro Wijaya dalam persidangan. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Pengadilan Tipikor Surabaya dijalan raya Juanda Sidoarjo menolak esepsi terdakwa Sekertaris Daerah (Sekda) Pemkab Gresik, Andhi Hendro Wijaya atas perkara pemotongan insentif pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pada hari Jumat (24/1/2020). Sidang agenda putusan sela yang diketuai oleh I Wayan Sosiawan selaku Hakim Ketua menolak nota keberatan (esepsi) terdakwa Andhi Hendro Wijaya yang diajukan pada sidang sebelumnya.

Dalam pembacaan surat putusan sela Mejelis Hakim menilai bahwa, poin keberatan yang diajukan terdakwa melalui  Penasehat Hukum (PH) nya sudah memasuki pokok perkara sehingga tidak dapat diterima.

"Menyatakan keberatan terdakwa dan Penasehat Hukum tidak dapat diterima. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil dan materil, sah menurut hukum serta memerintahkan Jaksa Penuntut Umum melanjutkan pemeriksaan perkara,"tutur, Hakim Ketua I Wayan Sosiawan saat membacakan surat putusan sela dalam persidangan yang digelar diruang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya saat  dikutip memojatim.

Sementara, Hariyadi selaku Penasehat Hukum terdakwa Andhi Hendro Wijaya saat dikonfirmasi memojatim terkait apa tanggapan atas putusan tersebut menyatakan, menerima putusan Majelis Hakim dan tidak mengajukan banding. Atas putusan sela tersebut pihaknya akan segera menyiapkan saksi ahli yang meringankan dipersidangan nanti.

"Ada tiga saksi ahli yang akan kami ajukan satu dari Brawijaya dan dari Unair dua, karena perkara ini tidak merugikan keuangan negara tapi masuk rana korupsi,"pungkasnya.

Untuk diketahui, Terdakwa Andhy Hendro Wijaya didakwa dengan pasal berlapis. Pada dakwaan ke satu, Jaksa mendakwa dengan Pasal 12 huruf e, Jo Pasal 18 UU Tipikor, Jo Pasal 64 KUHP, Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan dalam dakwaan ke dua, Terdakwa Andhy Hendro Wijaya didakwa melanggar Pasal 12 f, Jo Pasal 12 huruf f, Jo Pasal 18 UU Tipikor, Jo Pasal 64 KUHP, Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Andhy Hendro Wijaya ditetapkan tersangka berdasarkan pengembangan dari pertimbangan putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya atas terdakwa M Muchtar, Plt Kepala BPPKAD Gresik (sudah divonis). (rief)

Posting Komentar