Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo :  Empat saksi saat memberikan keterangan diruang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Sidang lanjutan kasus korupsi penyediaan kambing etawa diwilayah Kabupaten Bangkalan, Madura Jawa Timur kembali digelar diruang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya pada hari Senin (27/1/2020) di jalan raya Juanda Sidoarjo.

Sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi itu tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Bangkalan menghadirkan empat saksi yang terdiri dari unsur pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, dan mantan pejabat Pemkab.

Empat saksi yang dihadirkan yakni, 
Hasannudin Buchori, Bambang Hariyono, Subagio dan Moch Kamil. Dalam keterangannya hasil dari pertanyaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Majelis Hakim didalam persidangan masing-masing saksi menyebutkan bahwa, tidak pernah tahu proses penganggaran pengadaan Kambing Etawa yang menelan anggaran sebesar Rp 9.213.750.000 tahun 2017.

Padahal saksi saat itu seharusnya sebagai pejabat yang berkompeten membuat Rekab Anggaran Belanja (RAB) namun oleh terdakwa tidak dilibatkan.

"Kalau untuk proses belanja masuk di BPKAD pasti kami mengetahui. Tapi perkara ini karena kami tidak mengetahui, kami tidak mengetahui," terang saksi Bambang Hariyono saat dimintai keterangannya dihadapan Majelis Hakim saat dikutip memojatim.

Hal serupa juga diungkap ketiga saksi lainnya, Sugio, Hasannudin Buchori dan Moch Kamil. Ketiganya mengaku dalam proses penganggaran penyediaan Kambing Etawa tahun anggara 2017 tersebut sama sekali tidak mengetahui.

Setelah tanya jawab terhadap saksi tersebut Majelis Hakim Ketua I Wayan Sosiawan meminta pada JPU untuk mendatangkan kembali saksi Edi Wiyono selaku penyedia Kambing Etawa beserta saksi

"Nanti saksi-saksi itu didatangkan pada saat saksi yang bersangkutan agar bisa dikonfrontir,"tegas, Hakim Ketua I Wayan Sosiawan pada penuntut umum.

Sementara Kasi Pidsus Kejari Bangkalan, Mohammad Iqbal Firdaozi menyampaikan, kapasitas saksi yang kami hadirkan ini proses penganggarannya. Bukan tidak mengetahui kegiatan tersebut.

"Kita mau membuktikan disini bagaimana proses penganggarannya dari pada bantuan keuangan terhadap BUMDes,"ucap, Kasi Pidsus Mohammad Iqbal Fidaozi pada memojatim usai persidangan.

Sekedar diketahui, pada sidang sebelumnya nama mantan Bupati Bangkalan periode 2013-2018 Much Makmun Ibnu Fuad atau yang akrap disapa Ra Momon disebu-sebut dalam persidangan. Bahwa, Ra Momon dengan didampingin beberapa bawahannya turun langsung pada saat mencari Kambing Etawa dikawasan Kabupaten Lumajang Jawa Timur.

Selanjutnya dugaan korupsi pengadaan Kambing Etawa ini berhasil diungkap oleh tim Pidsus Kejaksaan Negeri Bangkalan dan menjadikan Syamsul Arifin dan Mulyanto Dahlan menjadi terdakwa karena di duga telah melakukan korupsi dana pengadaan Kambing Etawa tahun anggara 2017 Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

Pengadaan Kambing Etawa tersebut merupakan program yang melekat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan pada tahun 2017. Program tersebut direalisasikan ke 273 Desa se Bangkalan dengan total anggaran yang dikucurkan sebesar Rp 9.213.750.000. Dan setiap desa dianggarkan sebesar Rp 33.750.000, dengan nilai rincian Rp 13.750.000 untuk pembelian empat Kambing Etawa betina termasuk didalamnya Rp 800 ribu biaya transport.

Namun, oleh terdakwa disalahgunakan dengan membuat dokumen palsu seolah-olah sudah lunas dan tidak ada pemotongan anggaran. Dalam perkara inipun pihak Kejaksaan Negeri Bangkalan telag memeriksa sekitar 220 saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Kambing Etawa senilai Rp 9.2 miliar lebih tersebut. 

Atas perbuatannya kedua terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melanggar Pasal 3 junto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (rief)
 

Posting Komentar