Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : suasana sidang korupsi dana Jasmas Pemkot Surabaya di Pengadilan Tipikor Surabaya. (Arief,memojatim)

Sudoarjo-Memo. Sidang perkara kasus korupsi dana hibah Jasmas Pemkot Surabaya yang menjerat tujuh terdakwa yang terdiri dari satu pihak swasta Agus Setiawan Tjong sudah divonis dan saat ini sedang proses banding, beserta enam terdakwa lainnya yakni, anggota DPRD Surabaya Ratih Retnowati serta lima mantan anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019 yakni Sugito, Syaiful Aidy, Dini Rijanti, Darmawan (Aden) dan Binti Rochma.

Sidang yang digelar secara bergantian diruang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya di jalan raya Juanda Sidoarjo pada hari Selasa (28/1/2020) tersebut dimulai dengan terdakwa Darmawan dan Binti Rochma untuk mendengarkan keterangan saksi fakta yaitu Ketua DPRD Surabaya Armuji namun tidak hadir alias mangkir sehingga sidang ditunda pekan depan.

Ditemui usai persidangan saat dikonfirmasi apa tanggapannya terkait mangkirnya kembali Ketua DPRD Surabaya Armuji untuk menjadi saksi terdakwa Darmawan menyatakan, yang jelas Armuji itu takut ketularan.

"Yang jekas Armuji itu takut ketularan. Wedi ketularan howone ikiloh jeruji besi ikiloh (takut ketularan hawanya iniloh jeruji besi iniloh),"kata, terdakwa Darmawan sambil memasuki ruang tahanan Pengadilan Tipikor Surabaya.

Lebih jauh Darmawan menyatakan, Armuji inikan sudah dua kali dipanggil. Tetap nanti pengecara kita minta pada Majelis Hakim untuk dipanggil secara paksa.

"Ada pasalnya itu, kalau gak mau ya ada pidanya juga pasal 224. Jadi sudah dipanggil dua kali gak mau, ketiga kali besok ini harus dipanggil paksa. Kalau tidak ya konsekuensinya ya ini jeruji," kata, terdakwa Darmawan pada sejumlah media yang stanby di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Terdakwa Darmawan berharap, saksi fakta Ketua DPRD Surabaya Armuji bisa datang pada sidang berikutnya untuk memberikan penjelasan terkait realitanya seperti apa atas proposal bantuan dana hibah proyek pengadaan program Jasmas yang bersumber dari APBD Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tahun 2016 hingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 5 miliar.

Seperti yang telah diberitakan memojatim sebelumnya, enam terdakwa mantan anggota DPRD Surabaya ini dikenakan melanggar pasal berlapis yang tertuang dalam dakwaan primer dan dakwaan subsider.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Sedangkan dalam dakwaan subsider, di dakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (rief)


Posting Komentar