Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : suasana saat dua terdakwa diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Kedua terdakwa memasuki ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya dengan didampingi masing-masing Penasehat Hukum (PH) nya pada hari Kamis (2/1).

Dua terdakwa yakni, Dian Lucki Puspitasari sebagai anggota Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Karangrejo, Kecamatan Sumbersari juga selaku pelaksana dan Muhamad Ridwan Sidik selaku pemilik toko penyuplai bahan bangunan untuk program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Pemkab Jember tahun anggaran 2017, namun pada pelaksanaannya terdakwa diduga tidak melaksanakan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) renovasi Rumah Tidak Layak Huni tahun anggaran 2017 sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 476.529.600, berdasarkan dari perhitungan Inspektorat Pemkab Jember Jawa Timur atas anggaran yang dikucurkan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemkab Jember.

Sebelum surat dakwaan dibacakan oleh Jaksa. Majelis Hakim Ketua Dede Suryaman menanyakan kesehatan kedua terdakwa terlebih dahulu.

"Bagaimana saudara terdakwa sehat,"tanya, Hakim Ketua Dede Suryaman, lantas dijawab sehat sambil mengagukan kepala dalam persidangan hari Kamis (2/1).

Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember,
Setyo Adi Wicaksono dipersilakan untuk membacakan surat dakwaannya secara bergantian. Dalam surat dakwaan menyebutkan bahwa, setelah pembelanjaan bahan bangunan kusen, pintu, jendela, pasir, batako dan bahan lainnya sehingga total pembelajaan bahan bangunan sejumlah Rp 1.415.857.000 (satu miliar empat ratus lima belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sejumlah Rp 476.529.600, (empat ratus tujuh pulu enam juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang ada pada saksi Dian dan menurut saksi Dian dananya diberikan ke empat Ketua Kelompok dan sejumlah pegawai Dinas Cipta Karya serta pegawai Dinas PU Cipta Karya.

"Saksi Dian Lucki Puspitasari merekayasa dan meminta kwitansi kosong dan stempel toko pada terdakwa Muhamad Ridwan Sidik, lalu saksi Dian membuat laporan dengan menyamakan jumlah dengan daftar pembelian bahan bangunan. Padahal terdakwa dengan saksi mengetahui jumlah yang dibelikan bahan bangunan lebih sedikit dan juga ada yang tidak dibelikan namun tetap dibuatkan rekapan juga,"ungkap, Kasi Pidsus, Setyo Adi Wicaksono saat dikutip memojatim.

Masih lanjut Kasi Pidsus yang juga bertindak JPU menambahkan, bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Dian Lucki Puspitasari sebagaimana hal tersebut dalam surat dakwaan, dengan demikian jelas nampak bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Dian Lucki Puspitasari adalah untuk memperkaya diri atau orang lain atau suatu koorporasi yang telah merugikan keuangan negara sebagaimana laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Jember.

"Atas perbuatan terdakwa diancam dengan Pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 juncto pasal 18 undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 berubah dengan undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dana,"pungkasnya.

Sementara Penasehat Hukum (PH) terdakwa M. Nuril menyampaikan, secara formil dakwaan tidak ada yang perlu kami tanggapi, karena memenuhi syarat formil bahwa setelah ini akan masuk ke pokok materi sehingga kami tidak mengajukan esepsi.

"karena memenuhi syarat formil bahwa setelah ini akan masuk ke pokok materi,"singkatnya. (rief)

Posting Komentar