Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : terdakwa Reny Susetyowardhani saat diadili di PN Sidoarjo. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Sidang kasus penyerobotan dan pemalsuan akta lahan seluas 20 hektar milik Pusat Koperasi Karyawan (Puskopkar) Jawa Timur itu berjalan hingga larut malam. Dalam persidangan yang digelar diruang Utama Delta Kartika Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo pada hari Senin (23/12) tersebut masih mendengarkan keterangan dari beberapa saksi salah satunya dua mantan karyawan PT Dian Fortuna Erisindo yakni, Ahmad Zainuri dan Pariadi.

Dihadapan Majelis Hakim Ketua Ahmad Peten Sili, saksi Pariadi menyebutkan bahwa, sepengetahuan nya pelepasan hak atas tanah yang berada disejumlah desa di Kecamatan Sedati itu atas nama PT Dian Fortuna Erisindo. Dari keterangan saksi tersebut lantas Hakim Ketua Ahmad Peten Sili mempertanyakan kepada saksi, terkait aset Puskopkar yang dijaminkan di BTN itu dari mana, karena Majelis menilai ada aset yang bersertifikat dijaminkan ke Bank BTN dan ada juga aset belum bersertifikat di Desa pranti.

"Belum sempat diproses karena banyaknya masalah. Selama islah pembebasan itu kita izinnya atas nama Puskopkar induknyapun kita atas nama Puskopkar hingga bisa minta jaminan di bank dan kita bisa meminta kreditnya,"jawab, saksi Pariadi usai dicecar sejumlah pertanyaan oleh Majelis saat dikutip memojatim.

Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Sidoarjo, Budhi Cahyono mempertanyakan pada saksi Pariadi terkait akta perjanjian nomor 102 itu apakah muncul nama PT Dian Fortuna Erisindo apa tidak?tanyak, JPU Budhi Cahyono.

"Tidak, pak Iskandar saja,"ucap, saksi Pariadi dengan nada suara lemah.

Sehingga JPU mempertegas kembali jawaban saksi "Iskandar selaku Kepala Devisi Perumahan Puskopkar"tanyaknya lagi dan dijawab, iya.

Labih jauh saksi juga ditanyai oleh JPU seputaran penjualan tanah di Desa Peranti apakah ada yang dibuat pembayaran untuk kredit?.

"Belum terjual pak, setahu saya waktu itu saya sudah diganti pak. Monggo tanyakan pada terdakwa (Reny Susetyowardhani). Saya 2007 akhir pernah beberapa kali mencoba mediasi sama bank BTN tidak bisa lalu saya mundur karena saya tidak punya kapasitas sama sekali disitu. Setelah itu aktifitasnya bu Reny sendiri yang menjalankan,"terang saksi Pariadi.

Sementara saksi Ahmad Zainuri ditanyai soal pengetahuannya tentang batas-batas tanah di Desa Peranti.

"Tahu. Jadi untuk Desa Peranti sebelah Utara sungai, sebelah Timur perbatasan dengan Desa Tambak Sumur kebetulan untuk tanah sebelah Timur atas nama Mukodir. untuk disebelah Barat itu perbatasan langsung dengan Desa Semambung," ungkap, saksi Ahmad Zainuri.

Ditemui usai persidangan tim JPU Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Budhi Cahyono, M. Ridwan, Syeila dan andik saat dikonfirmasi terkait keterangan saksi mantan dua anak buah Iskandar (alm) yang menerangkan bahwa tanah di Desa Piranti itu aset PT Dian Fortuna Erisindo menyampaikan, "Tidak ada alat bukti yang mendukung. Semua yang berkaitan dengan surat-surat dokumen tidak ada yang menyebutkan PT Dian Fortuna Erisindo tapi yang menyebutkan adalah Iskandar (alm) selaku Kepala Devisi Perumahan Puskopkar dan Robai selaku Ketua Puskopkar Jatim,"tegas, Jaksa Penuntut Umum, Budhi Cahyono pada memojatim.

Sekedar diketahui pada sidang keterangan saksi sebelumnya, kepemilikan itu diungkapkan dimuka persidangan oleh sejumlah saksi dari Pemerintah Desa (Pemdes) dan pihak Kecamatan atas pelepasan hak tanah di 6 desa yaitu, Desa Peranti, Desa Janti, Brebek, Tropodo, Kepuh Kiriman dan Desa Wadungasri yang dilepas kepada Puskopkar Jatim melalui Iskandar selaku Ketua Devisi Perumahan Puskopkar Jatim pada tahun 1994 silam.

Fakta pelepasan TKD tersebut diungkap oleh para saksi dari pejabat desa dalam sidang yang diketuai oleh Ahmad Peten Sili. Kini, fakta tersebut kembali diungkap bahwa lahan tersebut benar TKD yang sudah dilepas kepada Puskopkar Jatim.

"Arsip dokumen yang pernah saya lihat bahwa TKD itu sudah dilepaskan kepada Puskopkar Jatim," kata Kabid Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ( PMD) Kabupaten Sidoarjo, M Andik, ketika menjadi saksi, Selasa (10/12/2019) lalu.

Mendengar jawaban tersebut, Ketua majelis hakim Ahmad Peten Sili lalu menegaskan apakah Puskopkar Jatim yang bertidak pada saat itu Iskandar, Kepala Devisi Perumahan Puskopkar Jatim.

"Apakah Puskopkar Jatim diwakili Iskandar," tanya hakim. Saksi kembali menyatakan bila pelepasan itu kepada Puskopkar Jatim. "Saya lupa namanya, tapi itu ke Puskopkar Jatim," jelas pria yang menjabat Kabid sejak 2017 lalu itu.

Terkait pelepasan lahan TKD di 6 desa yang terletak di Pranti tersebut, pihaknya juga memiliki arsip dokumen yang tersimpan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten hingga gubernur.

"Dokumen hanya berupa foto copy dari enam desa. Itu (6 desa) dokumennya jadi satu bandel, tidak terpisah-pisah," jelasnya.

Kesaksian dari pihak Dinas PMD Sidoarjo dan sejumlah pejabat desa yang memiliki aset di Pranti, Sedati jelas bahwa lahan TKD yang dilepas tersebut kepada Puskopkar Jatim, bukan kepada PT Dian Fortuna.

Termasuk dari kesaksian Kasubbag Umum Kecamatan Sedati, Restu Arih yang menyatakan bahwa arsip dokumen di kecamatan tersimpan bahwa lahan TKD 6 desa di Pranti sudah dilepas kepada Puskopkar Jatim.

Bukan dilepas ke pihak lain, termasuk PT Gala Bumi Perkasa, meski faktanya lahan 20 hektar tersebut sudah dikuasai PT GBP yang dibeli dari PT Dian Fortuna. Ironisnya, lahan tersebut sudah berdiri bangunan yang diklaim milik PT GBP.

Padahal, bangunan di atas lahan 20 hektar tersebut hingga saat ini masih belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

"Tidak ada IMBnya," ucap Hasan, staf di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sidoarjo sejak 2009 silam itu ketika menjadi saksi.

Hasan mengaku pihaknya mengetahui hal tersebut setelah melakukan kroscek ke sejumlah dokumen arsip yang tersimpan di kantor. "Saya cek memang tidak ada IMBnya," tegas saksi yang mengaku pernah diperiksa saat penyidikan Bareskrim Polri di Polresta Sidoarjo.

Meski demikian, dalam sidang kali ini juga menghadirkan dua saksi dari pejabat BTN cabang Surabaya. Keduanya yaitu Kepala cabang dan wakil, Waluyo dan Ping Paloeastrini. Keduanya mengaku tidak begitu mengetahui soal agunan Puskopkar Jatim senilai Rp 24 miliar yang menggunakan surat pelepasan hak (SPH) pada tahun 1996 silam itu.

Begitupun dengan kredit macet Puskopkar Jatim sekitar Rp 12 miliar akibat lahan Puskpokar Jatim yang dikuasai pihak lain tersebut. "Kami tidak tau soal itu karena karena sudah dibawah devisi lain yaitu dibawah aset managemen devision (AMD). Jadi bukan dibawah kewenangan kami lagi," jelasnya.

Para saksi yang hadir juga tidak tau menahu dan kenal dengan lima terdakwa yaitu Henry J Gunawan, Direktur PT Gala Bumi Perkasa (GBP), Dirut PT Dian Fortuna Erisindo, Reny Susetyowardhani, Legal PT GBP Yuli Ekawati dan dua notaris yaitu Dyah Nuswantari Ekapsari dan Umi Chalsum yang diadili secara terpisah tersebut. (rief)


Posting Komentar