Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : Terdakwa saat menjalani persidangan. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Lima terdakwa atas dugaan penyerobotan dan pemalsuan akta otentik lahan milik Puskopkar Jatim kembali duduk dikursi pesakitan Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo pada hari Senin (2/12).

Sidang dengan agenda menghadirkan saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengahadirkan lima orang saksi yaitu, Ketua Umum Puskopkar Jatim, Tri Hapsoro, Hariyanto, Novita Eka Sari sebagai Bendaha dan staf Puskopkar jatim, Kades Kepuhkiriman, Sarengan dan Ahmad Fatoni (Sedes) Desa Kepuhkiriman.

Dalam keterangannya saksi menyebutkan bahwa, benar Puskopkar Jatim yang telah melakukan pelepasan atas tanah diwilayah Desa Kepuhkiriman tersebut. Selain itu saksi juga mengungkapkan, bahwa semua dokumen Puskopkar dibawa oleh Iskandar (alm) yang saat itu menjabat Kepala Devisi Perumahan sekaligus penerima kuasa dari Puskopkar Jatim.

"Hampir semua dokumen dibawa oleh Iskandar (alm) dan tidak diserahkan ke Puskopkar, Dokumen yang dibawa terkait SPH, dokumen terkait pengurusan sertifikat tanah user dan gambar setuasi semuanya,"terang, saksi Tri Harsono dihadapan Majelis Hakim.

Sementara Achmad Budi Santoso Penasehat Hukum (PH)terdakwa Reny Susetyowardhani bertanya soal pengetahuan saksi terkait peralihan hak antara terdakwa Reny dengan Raja Sirait.

"Saudara tau tidak ada peralihan hak antara Reny Susetyowadhani dengan Raja Sirait,"tanya, Achmad Budi Santoso dalam persidangan, dan dijawab tidak tahu oleh saksi Tri Hasono.

Usai persidangan Ketua Puskopkar Jatim, Tri Harsono saat ditemui menyampaikan, mengapresiasi Majelis Hakim atas ketegasannya dalam memimpin persidangan terkait perkara penyerobotan dan pemalsuan akta otentik lahan Puskopkar Jatim, yang peruntukannya nanti selain untuk perumahan juga digunakan kepentingan karyawan seperti Rumah Sakit, tempat pendidikan.

Saat disinggung soal dasar kepemilikan lahan Puskopkar Tri Harsono menyatakan, " hak kepemilikan itu adalah Surat Pelepasan Hak (SPH) dari enam desa yang dibeli oleh Puskopkar Jatim tahun 1994 dan itu resmi ada persetujuan desa, persetujuan Bupati dan Gubenur, bahkan izin-izinnya ada semua,"jelas, Ketua Umum Puskopkar Jatim.

Seperti diberitakan sebelumnya, dugaan pemalsuan akta otentik itu dilakukan oleh lima orang terdakwa yakni, Cen Liang alias Henry Jocosity Gunawan selaku Direktur Utama (Dirut) PT Gala Bumi Perkasa dan Reny Susetyowardhani anak dari (H.Iskandar/alm) Dirut PT Dian Fortuna Erisindo, Notaris Umi Chalsum, Notaris Yuli Ekawati, dan Notaris Dyah Nuswantari Ekapsari.

Mabes Polri telah menerima Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan (SPHP) dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan nomor : B-3744/E.3/Eku.1/8/2019 dan nomor : B-3745/E.3/Eku.1/8/2019 yang diterima pihak Direktur Tipidum Mabes Polri tertanggal 15 Agustus 2019.
Sebelumnya, modus dalam dugaan kasus pemalsuan akta otentik tanah, yang semula atas nama badan, dialihkan atau dijual yang mengarah pada perorangan. Namun, dalam penyidikannya, Bareskrim Mabes Polri mengungkap bahwa tanah seluas 20 hektar itu adalah milik Puskopkar Jatim. Tanah itu dulunya masih atas nama Iskandar yang dikuasakan oleh Puskopkar Jatim saat itu menjabat sebagai Ketua Divisi Perumahan.

Namun, sesudah Iskandar meninggal, tanah itu diduga dikuasai atau diakui oleh Reny Susetyowardhani anak dari almarhum Iskandar. Seiring waktu, sesudah Iskandar meninggal, tanah itu dijual Reny dengan dugaan memalsukan sejumlah dokumen dan dibeli Cen Liang alias Henry Jocosity Gunawan dengan uang muka sekitar Rp 3,5 miliar.
Setelah memberikan uang muka itu, Henry J Gunawan diduga membangun pergudangan yang diperjualbelikan di atas area seluas 25 hektar tersebut. Kenekatan Henry J Gunawan oleh Bareskrim Mabes Polri dianggap telah merugikan Puskopkar Jatim senilai Rp. 300 miliar. (rief)

Posting Komentar