Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : 6 saksi saat meyampaikan keterangan di Pengadilan Tipikor Surabaya. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Kasus Operasai Tangkap Tangan (OTT) pemberian fee terkait proyek pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) atas terdakwa eks Kepala Bidang Prasarana Dinas Pendidikan Sampang, Achmad Rojiun dan seorang stafnya, Edi Wahyudi kembali disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya hari Kamis (19/12). Terdakwa memasuki ruang sidang dengan didampingi kuasa hukumnya.

Agenda sidang keterangan saksi ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang menghadirkan 6 orang saksi yakni, Kepala Sekolah, Sri Endang, Siti Aliyah selaku Bendahara, Rizal Catur, Imam Syafii (tim teknis), petugas penyidik Fajar Santoso dan Didik untuk dimintai keterangannya dihadapan Majelis Hakim Ketua Dede Suryaman.

Dalam persidangan saksi mengungkapkan bahwa, dua terdakwa Achmad Rojiun dan Edi Wahyudi mendatangi saksi Sri Endang selaku sekolah penerima dana bantuan dan meminta fee 12 setengah persen dari nilai kontrak proyek. Mendengar keterangan saksi tersebut, Hakim Ketua Dede Suryaman dengan tegas menanyakan siapa yang minta?, siapa yang ngomong minta duit itu istilahnya ya.

"Pak Rojiun yang minta fee 12,1/2 persen dari total nilai kontrak proyek Rp1,4 miliar ,"jawab, saksi Sri Endang dihadapan Majelis Hakim dikutip memojatim hari Kamis (19/12) diruang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya dijalan raya Juanda Sidoarjo.

Lebih jauh saksi juga mengungkapkan bahwa, fee 12,1/2 persen yang diminta oleh terdakwa Edi Wahyudi itu dibuat untuk Bupati 10 persen dan 2, 1/2 persen untuk terdakwa.

"Fee 12,1/2 persen itu yang 10 persen untuk Bupati dan yang 2,1/2 persen untuk terdakwa,"kata, saksi Sri Endang  menirukan ucapan terdakwa.

Dari permintaan fee tersebut, akhirnya saksi memberikan fee 12, 1/2 persen dari permintaan terdakwa yang mencatut nama Bupati Sampang, Junaidi hingga saksi mencairkan secara bertahap pertama Rp90 juta dan kedua Rp75 juta.

Namun, setelah mencairkan fee tersebut saksi mencoba mengklarifikasi ke bupati Sampang, Junaidi melalui jaringan WhatsApp nya untuk menanyakan kebenaran permintaan fee 10% itu. Setelah dikonfirmasi di WhatsApp tersebut Bupati Sampang, Junaidi marah dan menyatakan, "Wah gak benar itu kurang ajar itu. Yang penting kualitas yang benar bu" jawab, Bupati Sampang, Junaidi melalui WhatsApp nya.

Dari bukti komunikasi melalui Handphone tersebut juga dibenarkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang, Anton Zulkarnain menyampaikan, dalam perkara ini keterlibatan Bupati tidak ada. Dari keterangan saksi itu dilaporkan, ada yang mengatasnamakan Bupati. benarkah ada perminta

"Di WA tersebut Bupati marah, gak bu kurang ajar itu. Yang penting kualitas kerja yang benar,"kata, JPU Anton Zulkarnain menirukan isi WA tersebut.

Sekedar diketahui, kasus Pungutan Liar (Pungli) permintaan fee terkait pembangunan RKB SDN Banyuanyar 2 Sampang, Madura, Jawa Timur ini berhasil diungkap oleh penyidik Kejari Sampang melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap terdakwa eks Kepala Bidang Prasarana Dinas Pendidikan Sampang, Achmad Rojiun, staf Edi Wahyudi dan Kepala SDN Banyuanyar 4-5, Edi Purnomo sebagai tersangka.

Saat itu, Edi Purnomo menyerahkan uang sebesar Rp75 juta kepada Achmad Rojiun yang didampingi Edi Wahyudi di Jalan Raya Banyuanyar, uang tersebut diduga merupakan fee yang ditarik dari SDN Banyuanyar 2 Sampang. (rief)

Posting Komentar