Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : saksi dalam persidangan saat memberikan keterangan di Pengadilan Negeri Sidoarjo. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Agenda sidang saksi dalam perkara penyerobotan dan pemalsuan akta otentik lahan seluas 20 hektar milik Pusat Koperasi Karyawan (Puskopkar) Jawa Timur kembali digelar diruang Utama Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Senin (2/12). 

Sidang kali ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan lima orang saksi yakni, Ketua Puskopkar Jatim, Tri Harsono, Novita Eka Sari selaku staf Puskopkar Jatim, Hariyanto Bendahara Puskopkar Jatim dan Kades Kepuhkiriman, Sarengan, Sekdes Desa Kepuhkiriman, Ahmad Fatoni. 

Dalam persidangan lima terdakwa Reny Susetyowardhani, Yuli Ekawati, Umi Chalsum, Dyah Nuswantari Ekapsari dan Cen Liang alias Henry Jocosity Gunawan berkas terpisah (splitsing), masing-masing didampingi Penasehat Hukum (PH) nya. 

Setelah menjalani proses sumpah, Majelis Hakim Ketua Ahmad Peten Sili memerintahkan para saksi untuk keluar dari ruangan sidang karena akan dimintai keterangannya satu persatu.

"Yang nanti akan menjadi saksi meninggalkan ruangan, nanti kita panggil,"ucap Hakim Ketua Ahmad Peten Sili saat akan memulai persidangan dikutip memojatim hari Senin (2/12) diruang sidang Utama Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Dipersidangan Ketua Puskopkar Jatim, Tri Harsono mendapat giliran pertama sebagai saksi untuk dimintai keterangannya. Dalam persidangan JPU menanyakan seputaran jabatan dan aset yang dimiliki Puskopkar Jatim.

"Saudara saksi Tri Harsono apa pekerjaan saudara saksi,"tanyak Jaksa, Abdul Rouf dan dijawab oleh saksi, sebagai Ketua Umum Puskopkar Jatim sejak tahun 2011.

Masih lanjut JPU dalam Pertanyaannya, Puskopkar yang sekarang saudara selaku Ketua Umumnya mempunyai aset apa saja? dijawab oleh saksi Tri Harsono, yang pertama tanah dilokasi Gedangan, Kabupaten Gresik, kedua tanah di Desa Sumput Driyorejo Kabupaten Gresik, ketiga tanah di Margersari Sidoarjo, keempat tanah di Bluru Sidoarjo, kelima tanah di Sedati Gede Kabupaten Sidoarjo, keenam tanah di lokasi Pranti Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

Selanjutnya penuntut umum menanyakan obyek tanah yang dipermasalahkan. Tanah yang menjadi perkara tersebut tanah yang berada di Desa Pranti Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo seluas kurang lebih 20 hektar, jawab saksi.

"Apa dasar 20 hektar tanah yang berada di Desa Pranti itu adalah aset Puskopkar Jatim,"tanyak penuntut umum.

Dihadapan Majelis saksi menerangkan bahwa, dasar surat kepimilikan atas tanah tersebut Surat Pelepasan Hak (SPH) dari enam desa yakni, Desa Pranti, Desa Tropodo, Desa Kepuhkiriman, Desa Janti, Desa Brebek dan Desa Wadung Asri pada tahun 1994.

Dalam keterangannya saksi menyebutkan bahwa, saksi mulai menjadi pengurus sejak tahun 1986 sebagai wakil bendahara hingga tahun 2011 sampai 2019 menjadi Ketua Umum Puskopkar Jatim. 

Puskopkar melakukan pembebasan lahan atas tanah seluas 20 hektar itu seharga Rp 15 ribu permeter pada saat itu. Masih kata saksi menyebutkan bahwa, sumber uang untuk pembayaran pembebasan tanah tersebut berasal dari Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Surabaya yang dipinjam oleh Puskopkar Jatim sebesar Rp 24 miliar dengan tenggang waktu tiga tahun dan bisa diperpanjang.

"Yang melakukan pinjaman pada Bank (BTN) saat itu saudara Subachi Suryo Harsono (alm) selaku Ketua Puskopkar Jatim dan Iskandar (alm) selaku Kepala Devisi perumahan Puskopkar Jatim sebagai bagian dari Puskopkar,"terang, Tri Harsono dalam persidangan.

Saksi mengungkapkan, bahwa Puskopkar pernah bekerjasama dengan PT Dian Fortuna Erisindo dalam hal pembangunan. Namun, faktanya dilapangan saksi menyebutkan tanah dikuasai oleh PT Gala Bumi Perkasa (GBP).

"Sebelumnya dengan Desa tidak ada masalah. Namun, saat ini ada masalah karena tanah itu dikuasai pihak lain. Dilapangan yang saya ketahui ada papan bertuliskan PT Gala Bumi Perkasa,"terangnya.

Lebih jauh saksi menerangkan dalam persidangan, saksi untuk memastikan bahwa lahan tanah milik Puskopkar Jatim tersebut telah ada pihak lain yang menguasai. Saksi menelusuri bahwa tidak ada pelepasan dari Puskopkar, selanjutnya, menayakan ke Notaris Suharto (alm) lalu menyakan ke terdakwa Notaris Dyah Nuswantari Ekapsari dengan cara mengajak bertemu di Royal Plaza pada tahun 2008 untuk menyakan apakah ada pelepasan.

"Waktu itu saya ketemuan sama terdakwa Dya di Royal Plaza pada tahun 2008, dan dijawab tidak ada pelepasan,"ungkapnya.

Setelah itu saksi juga menambahkan, pernah mengecek ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sidoarjo. Bahwa, obyek tersebut sudah ada yang mengajukan atas nama PT Dian Fortuna Erisindo.

"Saya tahunya setelah mengecek ke BPN yang mengajukan Permohonan Hak itu PT Dian Fortuna Erisindo dengan dasarnya ada Akta Pelepasan dan Akta Penyerahan Nomor 15-16-17-18,"ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, dugaan pemalsuan akta otentik itu dilakukan oleh lima orang terdakwa yakni, Cen Liang alias Henry Jocosity Gunawan selaku Direktur Utama (Dirut) PT Gala Bumi Perkasa dan Reny Susetyowardhani anak dari (H.Iskandar/alm) Dirut PT Dian Fortuna Erisindo, Notaris Umi Chalsum, Notaris Yuli Ekawati, dan Notaris Dyah Nuswantari Ekapsari.


Mabes Polri telah menerima Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan (SPHP) dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan nomor : B-3744/E.3/Eku.1/8/2019 dan nomor : B-3745/E.3/Eku.1/8/2019 yang diterima pihak Direktur Tipidum Mabes Polri tertanggal 15 Agustus 2019.
Sebelumnya, modus dalam dugaan kasus pemalsuan akta otentik tanah, yang semula atas nama badan, dialihkan atau dijual yang mengarah pada perorangan. Namun, dalam penyidikannya, Bareskrim Mabes Polri mengungkap bahwa tanah seluas 20 hektar itu adalah milik Puskopkar Jatim. Tanah itu dulunya masih atas nama Iskandar yang dikuasakan oleh Puskopkar Jatim saat itu menjabat sebagai Ketua Divisi Perumahan.

Namun, sesudah Iskandar meninggal, tanah itu diduga dikuasai atau diakui oleh Reny Susetyowardhani anak dari almarhum Iskandar. Seiring waktu, sesudah Iskandar meninggal, tanah itu dijual Reny dengan dugaan memalsukan sejumlah dokumen dan dibeli Cen Liang alias Henry Jocosity Gunawan dengan uang muka sekitar Rp 3,5 miliar.
Setelah memberikan uang muka itu, Henry J Gunawan diduga membangun pergudangan yang diperjualbelikan di atas area seluas 25 hektar tersebut. Kenekatan Henry J Gunawan oleh Bareskrim Mabes Polri dianggap telah merugikan Puskopkar Jatim senilai Rp. 300 miliar. (rief)


Posting Komentar