Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : mantan Kepala BPN Surabaya II, Indra Iriansyah saat diamankan, duduk pakai baju kotak-kotak. (Abdul Latif,memojatim)

Surabaya-Memo. Berakhir sudah perburuan tersangka Indra Iriansyah mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya II oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur. 

Pasalnya, tim Intelijen Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kejati Jatim berhasil  menangkap terpidana kasus korupsi pemberian ijin persetujuan perpanjangan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) PT Ketabangkali Elektronics (PT KE) di atas tanah hak pengelolaan PT.SIER yaitu
Mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya II, Indra Iriansyah.

"Ditangkap tadi malam dirumahnya, dikawasan Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten,"ucap, Kasi Penkum Kejati Jatim, Richard Marpaung dikutip dari RMOLJatim, Rabu (4/12).

Pelaku Indra Iriansyah ditangkap petugas berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 4 PK / PID.SUS / 2014 tanggal 19 Maret 2014, yang menjatuhkan vonis 4 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan.

"Putusan sudah inkracht atau memiliki kekuatan hukum tetap. Saat ini yang bersangkutan sedang perjalanan menuju Surabaya untuk menjalani masa hukumannya,"tegas, Richard Marpaung.

Untuk diketahui, Indra Iriansyah sempat menjadi buronan Kejaksaan sejak 5 tahun lalu. Dia merupakan buronan ke 157 yang berhasil ditangkap oleh Kejagung sejak digulirkan program tangkap buronan (Tabur).

Indra Iriansyah ditangkap atas kasus korupsi memberikan persetujuan perpanjangan sertifikat hak guna bangunan (HGB) PT Ketabangkali Elektronics (PT.KE) di atas tanah hak pengelolaan PT.SIER. 

Dimana seharusnya dalam pengajuan SHGB ini, PT KE harus terlebih dulu meminta perjanjian pengelolaan tanah industri (PPTI) dari PT.SIER selaku pemegang hak pengelolaan lahan.  Namun pada kenyataannya PT. KE langsung mengajukan ke BPN tanpa menyertakan PPTI.

Sebelumnya, Indra didakwa melanggar Pasal 2  Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbuatannya dianggap telah merugikan keuangan negara sebesar  Rp 629 juta. (al/rief)

Posting Komentar