Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : tersangka Andhy Hendro Wijaya saat diadili di Pengadilan Tipokor Surabaya. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Setelah melalui proses yang cukup panjang akhirnya Sekertaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten Gresik, Andhy Hendro Wijaya mulai disidangkan di Pengdilan Tipikor Surabaya pada hari Jumat (27/12). Sidang digelar diruang Cakra dengan Hakim Ketua I Wayan Sosiawan dan Kusdarwanto, Bagus Handoko selaku dua Hakim Anggota.

Dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan negeri Gresik dalam surat dakwaannya menyebutkan, terdakwa Andhy Hendro Wijaya didakwa kesatu Pasal 12 huruf e junto Pasal 18 junto Pasal 55 junto Pasal 64 atau kedua Pasal 12 huruf f junto Pasal 18 Undang-Undang Tipikor junto Pasal 55 junto Pasal 64 KUHP.

"Pelanggarannya yang seperti tertuang dipasal 12 huruf e dan pasal 12 huruf f, sebagaimana memerintahkan, memaksa untuk melakukan pemotongan,"jelas, Kasi Pidsus, Dimaz Adji Wibowo yang juga bertindak sebagai Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dikutip memojatim hari Jumat (17/12) usai persidangan.

Disinggung soal status Sekda Gresik terdakwa Andhy Hendro Wijaya yang tidak dilakukan penahan sejak ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Gresik, Kasi Pidsus Dimas Adji Wibowo menyatakan, untuk kita tidak melakukan penahanan karena terdakwa koperaktif. 

"Kita panggil beberapa kali di BAP datang, terus ada alasan obyektif dan subyektif dalam hal penanganan dan pelayanan,"kata, Kasi Pidsus Dimas Adji wibowo saat dikonfirmasi memojatim.

Sekedar diketahui, seperti yang telah diberitakan sebelumnya, pihak Kejaksaan Negeri Gresik melakukan pemeriksaan atas 7 orang pegawai BPPKAD Kabupaten Gresik, ini sebagai tindak lanjut pengembangan atas terdakwa mantan Plt Kepala BPPKAD Kab Gresik, M Muchtar (sudah divonis) oleh Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya. 

Dari ke 7 yang diperiksa hanya 6 pejabat Pemkab Gresik yang memenuhi panggilan penyidik dan Andhy Hendro Wijaya tidak hadir hingga surat panggilan ke tiga juga tidak hadir. 

Sementara, pada sidang putusan atas terdakwa M Muchtar dalam surat amar putusan yang dibaca secara bergantian oleh Majelis Hakim Dede Suryaman selaku Hakim Ketua bersama dua Hakim Anggota Lufsiana dan Emma Elyani pada hari Kamis (12/9) lalu menyatakan bahwa, potongan jasa insentif di Dinas BPPKAD Pemkab Gresik merupakan perbuatan berlanjut sejak tahun 2014 waktu itu Yetty Sri Suparyati selaku Kepala Badan (Kaban) selanjutnya diganti Andhy Hendro Wijaya pada tahun 2018 dan dilanjutkan lagi oleh terdakwa M Muchtar yang saat itu menjabat Plt Kepala BPPKAD. 

"Besarnya potongan jasa insentif pada semua staf BPPKAD diberikan secara tunai dan disetorkan pada Kepala Bidang masing-masing. Setelah terkumpul uang tersebut disetorkan pada terdakwa waktu itu menjabat Sekertaris dan Plt Kepala BPPKAD,"ucap, Hakim Anggota Lufsiana dalam persidangan hari Kamis (12/9) lalu. 

Masih lanjut Lufsiana juga dalam pembacaan amar putusan mengungkapkan bahwa, uang hasil potongan itu dibagi-bagikan atau diberikan kepada Internal dan eksternal yakni, internal lingkungan Pemkab Gresik mulai dari Asisten I, Asisten II, Asisten III, Kabag Hukum, Kasubag Hukum, Kepala BKD, Sekda beserta Asistennya, Ajudan Bupati dan Wakil Bupati sementara untuk eksternal yaitu ke Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi pemotongan jasa insentif di Badan Pendapatan,  Pengelolaan,  Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik.

"Mengadili terdakwa M. Muchtar  dengan hukuman penjara selama 4 tahun,"ucap, Hakim Ketua Dede Suryaman.

Tidak hanya itu,  terdakwa mantan Plt Kepala badan (PPKAD) Kabupaten Gresik, M Muchtar juga di denda 200 juta subsidair 2 bulan serta diwajibkan untuk membayar Uang Pengganti (UP) kerugian negara sebesar 2,1 Milyar.

Hakim juga menjelaskan, uang pengganti tersebut diberikan 1 bulan sejak putusan ingkrach, jika tidak mampu membayar maka asetnya akan disita dan dilelang untuk negara, bila tidak ada aset maka akan diganti pidana selama 6 bulan pidana.

"Bila tidak ada aset maka akan diganti kurungan pidana selama 6 bulan," jelas, Hakim Ketua Dede Suryaman.

Hakim dalam putusanya, sependapat dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terdakwa terbukti melanggar Pasal 12 huruf f, juncto Pasal 18 ayat (1), huruf b, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP.(rief)

Posting Komentar