Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : terdakwa saat diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Terdakwa mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, Jupri Riyadi dan Achmad Rojiun kembali menjalani sidang lanjutan pada hari Jumat (13/12) diruang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya. 

Dipersidangan kali ini menghadirkan dua orang saksi ahli yang meringankan atau A de Charge yang diajukan oleh terdakwa. Dua saksi ahli yang dihadirkan dari Unversitas Trunojoyo Madura (UTM) bidang Pidana dan Administrasi yakni, Rusdiana dan Syafik.

Saksi ahli pidana dalam pengetahuannya menyebutkan, tindak pidana itu sepanjang tidak ada persekongkolan maka tidak bisa disebut perbuatan melawan hukum.

"Jadi kerugian negara itu harus timbul dari perbuatan-perbuatan melawan hukum. Sepanjang terdakwa dalam proses pengadaan sesuai prosedur, kewajiban terdakwa sebagai PPK setelah menujuk konsultan serta usai penandatangan kontrak kerja maka tugas pengawasan terdakwa sudah selesai,"kata, saksi ahli Pidana, Rusdiana dalam persidangan dikutip memojatim.

Namun, pada saat tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Sampang, Munarwi dan Hasan mempertanyakan pendapat ahli terkait mengenai proses lolosnya proyek pembangunan RKB SMP Negeri 2 Ketapang Sampang ke terdakwa Mastur dengan nama legalitas CV Amor Palapa, sedangkan terdakwa Mastur bukan pemilik mempunyai CV Amor Palapa melainkan milik terdakwa Abdul Aziz (sudah divonis).

"Sepanjang PPK tidak ada perbuatan yang bersifat melawan hukum. Karena pernyataan perbuatan melawan hukum itu harus jelas,"terang ahli dalam persidangan.

Sementara, JPU ditemui memojatim usai persidangan saat dikonfirmasi terkait keterangan ahli mengungkapkan, keterangan ahli jelas menyatakan sepanjang tidak ada persengkongkolan. Sementara faktanya terungkap, ada persekongkolan awal antara terdakwa Mastur dengan terdakwa Jupri Riyadi.

"Faktanya bahwa ada persekongkolan awal antara Mastur dan PPK (Jupri Riyadi). Mastur ini refrensi dari Bupati mendapatkan proyek,"ucap, Jaksa Penuntut Umum, Munarwi dan Hasan.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, dalam perkara korupsi  proyek pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 2 Ketapang, Sampang, Madura dengan nilai total anggaran Rp134 juta ini, bermula ketika CV Amor Palapa milik terdakwa Abd  Aziz dipinjam oleh Mastur Kiranda untuk kepentingan yang berkaitan dengan legitimasi memperoleh dan menjadi pelaksana proyek.

Selanjutnya Direktur CV Amor Palapa Abd Aziz diberi uang senilai Rp2,5 juta karena telah meminjamkan CV-nya, sebagaimana sudah menjadi kebiasaan di wilayah itu. Berikutnya, Mastur Kiranda berhasil menjadi pelaksana proyek pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) di SMPN 2 Ketapang berkat pinjam nama CV milik terdakwa.

Namun, dalam perkembangannya,  Mastur Kiranda tidak mengerjakan sendiri proyek tersebut melainkan masih disubkontrakkan kepada kontraktor lainnya yakni, Noriman.

Selanjutnya, Mastur Kiranda tidak menyerahkan biaya proyek RKB SMP Negeri 2 Ketapang, Sampang itu, sepenuhnya, yakni Rp134 juta kepada Noriman. Ia hanya menyerahkan uang Rp75 juta. Lantas, Noriman mengerjakan proyek RKB SMP Negeri 2 Ketapang itu, sesuai dengan anggaran yang diterimanya. Hasilnya, gedung RKB tersebut ambruk tak lama setelah dinyatakan tuntas dan selesai pembangunannya. (rief)

Posting Komentar