Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : terdakwa Abdul Jafar saat duduk dikursi pesakitan. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Kasus perkara korupsi pembangunan proyek Tempat Pembungan Sampah Terpadu (TPST) disejumlah pasar wilayah Sidoarjo kembali disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya. 

Kasus korupsi TPST atas pembangunan di beberapa pasar tersebut yaitu, pasar Larangan, pasar Krian dan pasar Taman Sidoarjo yang merugikan keuangan negara sebesar Rp586.856.000 yang dikucurkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017 itu menyeret Abdul Jafar sebagai terdakwa.

Terdakwa Abdul Jafar memasuki ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya di jalan raya Juanda Sidoarjo dengan didampingi tim Penasehat Hukum (PH) nya, Agus Jadi dan Lulus.

Dikonfirmasi melalui Handphonenya terkait dakwaan yang dikenakan ke klainnya Agus menyatakan bahwa, klainnya dikenakan pasal yang sama dengan terdakwa lainnya yang sudah divonis lebih dulu di Pengadilan Tipikor Surabaya.

"Dikenakan pasal yang sama,"ucap, Agus selaku Penasehat Hukum terdakwa Abdul Jafar saat dihubungi memojatim hari Kamis (19/12) usai persidangan.

Agus menambahkan, bahwa dalam perkara ini sudah tidak ada kerugian negara karena sudah dikembalikan.

"Kerugian negara sudah dikembalikan," singkatnya.

Pada sidang sebelumnya, kasus korupsi proyek pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) ini, hari Jumat (15/2/2019) lalu. Mejelis Hakim menilai proses pemeriksaan saksi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo harus dievaluasi lagi.

Dipersidangan Hakim menilai, seharusnya dalam perkara ini tidak cukup hanya 3 terdakwa yang bertanggung jawab terkait korupsi proyek pembangunan tiga TPST tersebut. Sehingga, dalam persidangan Hakim menyatakan, ini pengadilan tempat mencari keadilan sesungguhnya, jangan sampai hukum itu tajam ke bawa tumpul diatas, sambil melihat kearah Jaksa Penuntut Umum.

"Jangan sampai hukum itu tajam ke bawah tumpul diatas,"tegas, Hakim Anggota, Jhon Dista dalam persidangan.

Lebih jauh Jhon Dista menambahkan, meminta Jaksa untuk mengevaluasi kembali perkara korupsi yang merugikan uang negara sebesar Rp586.856.000 itu.

"Dievaluasi lagi ini perkara, jangan sampai orang yang seharusnya ikut bertanggung jawab tidak bertanggung jawab," pintanya, pada Jaksa Penuntut Umum.

Masih lanjut Jhon Dista mengatakan, kalau bicara proyek dasar hukumnya ada yaitu Peraturan Perisiden (Perpres) terhadap barang dan jasa, disitu jelas apa tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), apa tugas pokok Konsultan, apa tugas pokok Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).

Sementara Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosiawan juga mepertanyakan adanya pemalsun tanda tangan di dokumen-dokumen perusahaan pelaksana proyek. Itu yang menandatangani dokumen terkait perusahaan 2006 siapa?.

"Nanti itu yang memalsukan dokumen biar tau siapa yang memalsukan, itu sudah pidana itu,"terang, Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosianwan dalam persidangan.

Ditempat yang sama Jaksa Penuntut Umum, Roschida enggan menjawab saat dikonfirmasi terkait adanya perintah Hakim untuk mengevaluasi kembali para saksi. "Langsung ke Kasi Pidsus saja ya," singkatnya.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, kasus ini menyeret tiga terdakwa yaitu, Abdul Manan, Ari Lukmanur pihak (swasta) dan Nur Achmad seorang PNS di Dinas Lingkungan Hidup yang bertindah sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam proyek tersebut ketiganya (sudah divonis), bermula dari adanya proyek pembangunan TPST yang didanai dari APBD tahun 2017 namun dalam pelaksanaanya tidak tuntas. Kemudian, proyek dikerjakan kembali atau diselesaikan pada tahun 2018.
Padahal jelas ketentuannya bahwa proyek APBD harus diselesaikan pada tahun yang sama. (rief)

Posting Komentar