Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : dua terdakwa Mulyanto Dahlan dan Syamsul Arifin saat duduk dikursi pesakitan Pengadilan Tipikor Surabaya. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Diduga lakukan korupsi dana pengadaan Kambing Etawa tahun anggara 2017 Pemerintah Kabupaten Bangkalan Jawa Timur, dua mantan kepala dinas diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya pada hari Jumat (27/12). Kedua terdakwa yakni, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Bangkalan, Mulyanto Dahlan dan Syamsul Arifin  selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan.

Keduanya memasuki ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya masing-masing didampingi Penasehat Hukum (PH) nya. Sebelum Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Bangkalan membacakan surat dakwaannya Majelis Hakim Ketua I Wayan Sosiawan menanyakan kesehatan kedua terdakwa.

"Bagaimana saudara terdakwa apakah sehat,"tanya, Hakim Ketua I Wayan Sosiawan kepada terdakwa dikutip memojatim hari Jumat (27/12).

Selanjutnya Majelis mempersilakan JPU untuk membacakan surat dakwaannya secara bergantian. Dalam surat dakwaan tim Jaksa Angga Ferdian dan Hendrik menyebutkan, "Bahwa terdakwa baik bertindak secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dalam rentan waktu sekitar bulan Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2017 pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan telah melakukan perbuatan yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau koorporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,"tegas, Jaksa Penuntut Umum Angga Ferdian.

JPU Angga Ferdian dalam surat dakwaannya, pengadaan Kambing Etawa tersebut merupakan program yang melekat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan pada tahun 2017. Program tersebut direalisasikan ke 273 Desa se Bangkalan dengan total anggaran yang dikucurkan sebesar Rp 9.213.750.000.

Masih lanjut JPU, setiap desa dianggarkan sebesar Rp 33.750.000, dengan nilai rincian Rp 13.750.000 untuk pembelian empat Kambing Etawa betina termasuk didalamnya Rp 800 ribu biaya transport.

"Namun, oleh terdakwa disalah gunakan dengan membuat dokumen palsu seolah-olah sudah lunas dan tidak ada lagi pemotongan anggaran,"terang, JPU Angga Ferdian dikutip memojatim.

Jaks juga memaparkan bahwa, perbuatan kedua terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 8.4 miliar, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

"Kerugian tersebut merupakan hasil audit BPK RI,"ungkapnya.

Kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 junto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (rief)

Posting Komentar