Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : terdakwa Anita Yuliartiningsih saat duduk dikursi pesakitan Pengadilan Tipikor Surabaya. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Sidang terdakwa mantan Bendahara Administrasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batu, Jawa Timur, Anita Yuliartiningsih kembali digelar pada hari Jumat (6/12) diruang Cakra Pengadilan tipikor Surabaya di jalan raya Juanda Sidoarjo.

Sidang kali ini agenda Duplik dari terdakwa yang dibaca melalui Penasehat Hukum (PH) nya, Mohamad Sugiarto dan Indri Hapsari. Dalam ihwal surat dupliknya kuasa hukum terdakwa menyebutkan, bahwa tindakan terdakwa Anita Yuliartiningsih semua adalah atas dasar perintah atasannya yaitu Edy Suprapto sebagai Kepala Bidang (Kabid) sekaligus selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Selain itu, kuasa hukum terdakwa juga pada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang seringan-ringan pada terdakwa.

"Tindakan terdakwa semua atas dasar perintah atasannya (Edy Suprapto)," ucap, Mohamad Sugiarto dalam persidangan.

Usai pembacaan duplik, Hakim Ketua I Wayan Sosiawan memutuskan sidang kembali untuk dilanjutkan pekan depan sambil mengetok palu tiga kali.

Ditemui usai persidangan Mohamad Sugiarto berharap, pertama, Majelis Hakim selaku pemeriksa dan yang mengadili dalam perkara ini memberikan putusan yang seringan-ringannya pada klainnya (Anita Yulitiarningsih), yang kedua, kami mohon pada Majelis untuk benar-benar menyikapi permasalahan ini, jangan hanya orang yang tidak punya kemampuan atau tidak punya kewengan apapun untuk menerima hukuman ini. Tapi lebih kepada orang yang harus bertanggung jawab atas tindak pidana korupsi ini yang harus dikejar.

"Kami mohon pada majelis untuk menyikapi masalah ini, lebih kepada orang yang harus bertanggung jawab atas tindak pidana ini yang harus dikejar,"pungkasnya, pada memojatim.

Sebelumnya, terdakwa Anita Yuliartiningsih dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batu, pidana penjara selama 2 tahun denda sebesar Rp 50 juta subsidair 6 bulan kurungan serta diwajibkan membayar uang pengganti (UP) sebanyak Rp 78.735.000 atau apabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan penjara selama 6 bulan.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, perkara pemotongan honorarium petugas piket Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batu, Jawa Timur tahun 2017 ini berhasil diungkap oleh penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Kota Batu dengan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp 464.320.000, (empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan laporan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR- 992/W13/5/2018 Tanggal 3 Desember 2018.

Dalam perkara ini penyidik Pidsus Kejari Kota Batu juga menjadikan mantan Kasatpol PP Kota Batu, Robiq Yulianto menjadi terdakwa dan sudah divonis oleh Pengadilan Tipikor Surabaya, dan selanjutnya dalam perkembangannya Anita Yuliartiningsih selaku Bendahara Administrasi Satpol PP Kota Batu ikut terseret menjadi terdakwa.

Menariknya, pada saat menjalani proses pemeriksaan penetapan status tersangka, Anita Yuliartiningsih yang kini sudah menjadi terdakwa sempat bernyanyi bahwa, dirinya minta Kejaksaan Negeri Batu tidak tembang pilih tapi harus mengusut tuntas kasus tersebut. Menurut dia, pihak-pihak yang terlibat juga harus diperiksa.

"Sejak ditetapkan sebagai tersangka ada yang janggal. Saya merasa diperlakukan tidak adil. Saya menjabat sebagai Bendahara di Satpol PP baru enam bulan. Itu terhitung sejak 19 Juni sampai 31 Desember 2017," katanya, pada hari Senin (15/4/2019) lalu.

Itu artinya, lanjut dia, bendahara di bulan sebelumnya yang menjabat orang lain. "Sebab saya menjabat sebagai bendahara baru enam bulan," ungkap, wanita yang sapaan akrabnya Anita ini.

Selain itu, kata Anita, dalam penanganan perkara tersebut, ada beberapa pejabat lain yang seharusnya ikut bertanggung jawab. Satu di antaranya disebutkan dia Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang juga menjabat Kabid, Edy Suprapto dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

"Mereka malah tidak tersentuh dan malah saya yang ditetapkan sebagai tersangka. Kami mengantongi bukti – bukti semua itu. Dan Kejaksaan juga punya bukti – bukti tersebut," terang, Anita heran.

Karena itu, Anita memohon penyidik Kejaksaan Batu dalam melakukan proses hukum seadil adilnya. Dia minta jaksa tidak tebang pilih. Sehingga, Kejaksaan Batu bisa mengungkap semuanya jadi terang benderang.

"Terus terang kami merasa diperlakukan tidak adil. Saya terkesan mau dijadikan tumbal dan akan menjadi tumpuhan limbah semua ini. Sebab ada beberapa PPTK dan PPK yang harus ikut bertanggung jawab, namun semua itu terkesan tak tersentuh hukum,"pungkasnya.

Selain itu, masih kata Anita, ada beberapa pegawai yang seharusnya tidak mendapat uang honorarium namun mereka menerima. (rief)

Posting Komentar