Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : doc terdakwa Lilik Wijayanti Budi Utami saat menjalani persidangan. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Korupsi dengan cara mark up anggara di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Pemerintah Kabupaten Pasuruan kembali digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya. Kali ini Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 13 saksi yang dinilai mengetahui proses dalam setiap kegiatan di Dispora Pemkab Pasuruan Jawa Timur.

Dari 13 saksi hanya satu yang tidak bisa hadir yakni Gunawan karena sakit. Sedangkan 12 saksi lainnya hadir untuk memberikan keterangannya yaitu sebagai berikut, Bendahara Dispora Nanang Suhita Sutisno , Tarwinah, Cahyo Asmara Saputra, Mario Dyansyah Bekti Arezah, Rangga Yan Bagusta. Sumkariyanto, Khairul Anwar Gunawan, Hanif Jauhari, Bundiardjo Dwi Nugroho, Sunaryo Isworo, Denma Wahyu Purnomo dan Rukiyanto.

Di persidangan yang diketuai Hisbullah Idris sebagai Hakim Ketua pada saksi menanyakan soal seputaran kebenaran pemotongan 10 persen disetiap kegiatan di Dispora Pemkab Pasuruan.

"Memang benar ada potongan sepuluh persen di setiap kegiatan Dispora dan saya yang mengumpulkan,"ucap, Bendahara Dispora Pemkab Pasuruan, Nanang Suhita Sutisno dihadapan Majelis Hakim pada hari Selasa (3/12) dikutip memojatim.

Masih lanjut Nanang Suhita Sutisno didalam persidangan menyebut, bahwa dana digunakan untuk dana taktis (non budgeter). Selain itu, saksi juga mengaku adanya biaya administrasi untuk pembuatan dokumen CV yang diajukan ke dinas. Yaitu senilai Rp 2 juta.

"Rekanan yang benderanya (CV) dipakai oleh dinas mendapatkan fee dan pemberian fee menunggu pencairan melalui rekening. Setelah cair, baru dipotong sepuluh persen oleh PPTK, kemudian disetorkan ke saya,"ungkap, saksi Nanang Suhita Sutisno.

Seperti yqng telah diberitakan sebelumnya, Penyidikan dugaan korupsi sejumlah kegiatan di Dispora Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2017 sudah bergulir sejak awal tahun silam. Kegiatan yang dimaksud antara lain, Pekan Seni, Olahraga Madrasah Diniyah (Porsadin) dan kegiatan Jalan Sehat Sarungan yang anggarannya dinilai cukup besar oleh penyidik Kejari Pasuruan.

Sehingga mantan Kabid Olaraga Dispora Kab Pasuruan, Lilik Wijayanti Budi Utami dijadikan terdakwa dalam kasus ini, dan pada saat digelandang ke Rutan Bangil pada 19 September 2019 lalu terdakwa sempat berteriak menyatakan bahwa, 
dirinya tak bersalah. Ia menyebut nama dan jabatan yang seharusnya bertanggung jawab.

"Saya diperintah atasan saya mas. Saya tidak bersalah mas," serunya.

Saat Wartawan menanyakan siapa atasan yang dimaksud. "Pak Munif, Pak Munif," jawabnya. 

Nama yang disebut Lilik Wijayanti merupakan mantan Kadispora, Abdul Munif yang saat ini Abdul Munif menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Pasuruan.

Lilik mengatakan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan di bidang yang dikepalainya, Bendahara melakukan pemotongan anggaran sebesar 10% melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Ia menyebut pemotongan tersebut diketahui oleh kepala dinas.

"Ada potongan 10% persen tiap kegiatan. Bendahara yang motong lewat PPTK, lewat PPTK," ungkapnya.

Saat ditanya kemana mengalirnya dana potongan tersebut, Lilik kembali menyebut nama Munif. "Nggak tahu, (tanyakan) Pak Munif," ujar Lilik Wijayanti Budi Utami. (rief)


Posting Komentar