Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : lima saksi saat memberikan keterangan di Pengadilan Tipikor Surabaya. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Mantan Kades dan Sekdes Desa Wonoploso Kecamatan
Gondang, Kabupaten Mojokerto, Radita Angga Dwi Mahendra dan Imam Ghozali harus duduk dikursi pesakitan Pengadilan Tipikor Surabaya atas dugaan korupsi Dana Desa (DD) tahun 2017. Kedua terdakwa dengan didampingi tim Penasehat Hukum (PH) nya yakni, Amim, Nuril, Iwan, Eko dan Tofik memasuki ruang sidang Cakra untuk menjalani agenda persidangan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Mojokerto.

Dalam persidangan lima saksi yang dihadirkan jaksa terdiri dari sebagai berikut, Bendahara Desa, Puji Astuti, Mustari, Suyadi sebagai Tukang Pelaksana Kerja (TPK), Rokib dan Sumadi sebagai BPD.

Dihadapan Majelis keterangan saksi Puji Astuti meringankan terdakwa dengan menjelaskan bahwa, terdakwa telah mengembalikan semua kerugian yang ditimbulkan terkait temuan Inspektorat Kabupaten Mojokerto sebesar kurang lebih Rp 70 juta dengan empat kali pengembalian ke rekening Pemerintah Desa (Pemdes).

"Iya sudah dikembalikan semua,"ucap, saksi Puji Astuti dalam persidangan dikutip memojatim pada hari Rabu (4/12) di Pengadilan Tipikor Surabaya dengan Hakim Ketua Cokorda Gede.

Sementara Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Mojokerto Erfandi saat dikonfirmasi terkait kerugian negara dalam perkara ini menyampaikan, menindak lanjuti temuan Inspektorat ada selisi antara Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan ada beberapa kegiatan desa ada selisi pembayarannya kurang lebih Rp 70, 700 juta dari lima pembangunan di desa.

"Ada selisi RAB nya sama yang sudah dibayarkan,"terang, Jaksa Erfandi pada memojatim.

Sedangkan di tempat yang sama tim Penasehat Hukum terdakwa merasa heran dan menyebutkan, bahwa dalam perkara ini sudah tidak ada kerugian negara, karena terdakwa sudah melakukan apa yang menjadi petunjuk Inspektorat saat ada temuan tersebut dan mengembalikan semua kerugiannya.

"Sudah dikembalikan tapi kami tidak tahu. Tim Penasehat Hukum juga bingung, kenapa kok permasalahan ini didorong secepat ini masuk pengadilan," ungkap, Iwan selaku tim kuasa hukum terdakwa.

Masih lanjut Iwan menyebutkan, ada indikasi juga lawan-lawan politik didesa tersebut yang menginginkan adanya kriminalisasi terhadap terdakwa.

"Ada indikasi juga adanya lawan-lawan politik didesa tersebut, yang menginginkan kriminalisasi terhadap pak Lurah dan Carik,"pungkasnya.

Perlu diketahui, perkara bermula dari temuan Inspektorat yang mendapatkan adanya mark up anggaran terkait pembangunan jembatan dengan ploting anggaran Rp 210 juta dan pembangunan rehab untuk lima gedung posyandu sebesar Rp 271 juta.

Dalam laporan realisasi pengeluaran uang yang dibuat bendahara desa dan realisasinya di lokasi tidak sinkron Artinya, terjadi mark-up anggaran sehingga ada pengeluaran uang desa yang fiktif hingga menimbulkan kerugian negara setelah di audit Inspektorat atau Pengawasan Internal Pemerintah.

Selanjutnya,hasil penyelidikan ditemukan ada kelebihan pembayaran pembangunan jembatan dan posyandu sebesar Rp70 juta. Atas temuan iti Inspektorat melakukan upaya pencegahan dengan cara memberi kesempatan pada kades untuk mengembalikan uang ke rekening desa dalam waktu dua minggu.

Namun, yang bersangkutan hanya mengembalikan Rp 20 juta dan sisanya hanya membuat pernyataan kepada Inspektorat. Karena tidak ada iktikad baik yang bersangkutan dalam mengembalikan uang negara sehingga Inspektorat melimpahkan kasus ini ke kepolisian.

Saat kasus dugaan korupsi DD tahun 2017 tersebut ditanggani pihak Polres Mojokerto, penyidik Unit Pidana Korupsi Satreskrim melakukan pemanggilan terhadap tersangka. Tersangka baru mengembalian sisa kekurangan uang sebesar Rp 50 juta yang diselewengkan.

Sampai saat ini perkara ini masuk ke Pengadilan Tipikor Surabaya dan kedua terdakwa dijerat Pasal 2 ayat 1, Pasal 3 dan Pasal 9 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHP. (rief)

Posting Komentar