Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : terdakwa saat menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Sidoarjo. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Sidang lanjutan dalam perkara penyerobotan dan pemalsuan akta ontentik lahan milik Pusat Koperasi Karyawan (Puskopkar) Jawa Timur kembali digelar di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Sidang dengan agenda menyampaikan tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Sidoarjo tersebut dibaca secara bergantian yang dihadiri oleh lima terdakwa yakni, Cen Liang alias Henry Jocosity Gunawan, Reny Susetyowardhani, Dyah Nuswantari Ekapsari, Yuli Ekawati dan Umi Chalsum beserta tim Penasehat Hukum (PH) nya.

Dari kelima terdakwa, Umi Chalsum mendapat kesempatan sidang lebih dulu dan dilanjut terdakwa Reny Susetyowardhani, lantas disusul Dyah Nuswantari Ekapsari dan yang terakhir terdakwa Cen Liang alias Henry Jocosity Gunawan, Yuli Ekawati. 

Didalam persidangan tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo, Ridwan Dermawan saat menyampaikan tanggapannya atas terdakwa Dya Nuswantari Ekapsari menyatakan bahwa, nota keberatan atau esepsi terdakwa melalui penasehat hukumnya hanya bersifat formal tidak memasuki masalah yang berkaitan materi pokok perkara dan memutar balikan fakta.

"Dengan kata lain, esepsi dari terdakwa belum mempermasalahkan apakah dakwaan terbukti atau tidak terbukti ramalan Boy Bungah halama 204,"tegas Jaksa Penuntut Umum Ridwan Dermawan dalam persidangan hari Senin (18/11) saat dikutip memojatim.

Masih lanjut JPU Ridwan Dermawan menyebutkan, pandangan ramalan tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP. 

"Karena kami ingin memberikan pandangan yang sejelas-jelasnya pada yang mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini maupun masyarakat luas yang menghadiri persidangan ini. Bahwa yang menjadi permasalahan perbuatan terdakwa ialah. Terdakwa yang menjabat Notaris di Sidoarjo tidak menjalankan pekerjaan sesuai dan ketentuan yang diembannya. Sehingga permasalahan karena jabatannya tersebut dan selanjutnya akan kami buktikan pada agenda pembuktian dipersidangan yang kami hormati,"ucap Ridwan Dermawan.

"Bahwa kami menjelaskan dakwaan telah sesuai dengan Pasal 143 ayat 2 huruf (a) dan (b) KUHAP. Kami mohon pada Majelis Hakim untuk menyatakan nota keberatan terdakwa Dyah Nuswantari Ekapsari dinyatakan ditolak, menyatakan pokok perkara dapat dilanjutkan,"tutup JPU Ridwan Dermawan.

Hal yang sama juga disampaikan JPU Budhi Cahyono saat membacakan tanggapannya atas terdakwa Cen Liang alias Henry Jocosity Gunawan, Yuli Ekawati. Bahwa, eksepsi Hotma Sitompul, Penasihat Hukum (PH) terdakwa Henry Jocosity Gunawan yang menyatakan nota keberatan (eksepsi) bahwa dakwaan jaksa absurd dan tidak lengkap serta mengada-ada, oleh karena itu pihaknya meminta hakim untuk menghentikan persidangan tidak benar dan memutarbalikan materi dakwaan.

"Kami minta majelis hakim menolak eksepsi kuasa hukum para terdakwa dan meneruskan persidangan pemeriksaan saksi-saksi karena dakwaan kami sudah memenuhi syarat materiil dan formil," ucap, JPU Budhi Cahyono dalam persidangan.

Atas tanggapan JPU atas eksepsi PH para terdakwa, Ketua Majelis Hakim Achmad Peten Sili, kemudian mengakhiri persidangan dan akan dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda putusan sela.

Untuk diketahui, dugaan pemalsuan akta otentik itu dilakukan oleh lima orang tersangka. Yakni Cen Liang alias Henry Jocosity Gunawan selaku Direktur Utama (Dirut) PT Gala Bumi Perkasa dan Reny Susetyowardhani anak dari (H.Iskandar/alm) Dirut PT Dian Fortuna Erisindo, Notaris Umi Chalsum, Notaris Yuli Ekawati, dan Notaris Dyah Nuswantari Ekapsari.

Mabes Polri telah menerima Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan (SPHP) dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan nomor : B-3744/E.3/Eku.1/8/2019 dan nomor : B-3745/E.3/Eku.1/8/2019 yang diterima pihak Direktur Tipidum Mabes Polri tertanggal 15 Agustus 2019.

Namun, dari lima tersangka, hanya dua tersangka yang bisa dihadirkan untuk ditahan, yakni Reny dan Yuli Ekawati, sedang Umi Chulsum dan Dyah Nuswantari serta Henry J Gunawan belum bisa ditahan karena alasan sakit dan menjalani tahanan kasus lain.

Sebelumnya, modus dalam dugaan kasus pemalsuan akta otentik tanah, yang semula atas nama badan, dialihkan atau dijual yang mengarah pada perorangan.

Namun, dalam penyidikannya, Bareskrim Mabes Polri mengungkap bahwa tanah seluas 25 hektar itu adalah milik Puskopkar Jatim. Tanah itu dulunya masih atas nama Iskandar yang dikuasakan oleh Puskopkar Jatim yang menjabat sebagai Ketua Divisi Perumahan.

Namun, sesudah Iskandar meninggal, tanah itu diduga dikuasai atau diakui oleh Reny Susetyowardhani anak dari almarhum Iskandar. Seiring waktu, sesudah Iskandar meninggal, tanah itu dijual Reny dengan dugaan memalsukan sejumlah dokumen dan dibeli Cen Liang alias Henry Jocosity Gunawan dengan uang muka sekitar Rp 3,5 miliar.

Setelah memberikan uang muka itu, Henry J Gunawan diduga membangun pergudangan yang diperjualbelikan di atas area seluas 25 hektar tersebut. Kenekatan Henry J Gunawan oleh Bareskrim Mabes Polri dianggap telah merugikan Puskopkar Jatim senilai Rp 300 miliar. (rief)

Posting Komentar