Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : terdakwa Anita Yuliartiningsih saat duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Terdakwa mantan Bendahara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batu, Jawa Timur, Anita Yuliartiningsih kembali menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya di jalan raya Juanda Sidoarjo.

Agenda sidang pledoi dengan mendengarkan nota pembelaan dari terdakwa Anita Yuliartiningsih yang dibacakan melalui tim Penasehat Hukum (PH) nya, Indri Hapsari diruang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya pada hari Jumat (15/11) itu menyebutkan, Pasal yang disangkakan oleh Jaksa Penuntut Umum dinilai tidak terpenuhi dan meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya selaku yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini untuk memutuskan terdakwa lepas dari semua tuntutan terhadap terdakwa.

"Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya selaku yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini untuk memutuskan terdakwa lepas dari semua tuntutan,"ucap, Indri Hapsari selaku Penasehat Hukum terdakwa Anita Yuliartiningsih dalam persidangan dikutip memojatim.

Sementara usai persidangan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu, Arfrid, Alfadi, Adit saat dikonfirmasi tentang tanggapan atas pledoi terdakwa menyatakan, itu adalah hak terdakwa melakukan pledoi seperti PH pada umumnya. Nanti kita akan buat secara tertulis untuk tanggapannya pada sidang berikutnya, intinya JPU tetap pada tuntutan.

"Kita akan tanggapi secara tertulis, intinya kita tetap pada tuntutan,"tutur, Arfrid pada memojatim usai persidangan.

Pada sidang sebelumnya, terdakwa Anita Yuliartiningsih dituntut bersalah oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kota Batu dan terdakwa dikenakan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dengan pidana kurungan selama 2 tahun denda Rp 50 juta subsider 6 bulan dan membayar Uang Pengganti (UP) sebesar Rp 78.735.000 bila tidak membayar maka diganti dengan kurungan badan selama 6 bulan.

Perlu diketahui seperti yang rame diberitakan, kasus perkara pemotongan honorarium petugas piket Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batu, Jawa Timur tahun 2017 ini berhasil diungkap oleh penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Kota Batu dengan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp 464.320.000, (empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan laporan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR- 992/W13/5/2018 Tanggal 3 Desember 2018.

Dalam perkara ini penyidik Pidsus Kejari Kota Batu juga menjadikan mantan Kasatpol PP Kota Batu, Robiq Yulianto menjadi terdakwa dan sudah divonis oleh Pengadilan Tipikor Surabaya, dan selanjutnya dalam perkembangannya Anita Yuliartiningsih selaku Bendahara Administrasi Satpol PP Kota Batu ikut terseret menjadi terdakwa.

Menariknya, pada saat menjalani proses pemeriksaan penetapan status tersangka, Anita Yuliartiningsih yang kini sudah menjadi terdakwa sempat bernyanyi bahwa, dirinya minta Kejaksaan Negeri Batu tidak tebang pilih tapi harus mengusut tuntas kasus tersebut. Menurut dia, pihak-pihak yang terlibat juga harus diperiksa.

"Sejak ditetapkan sebagai tersangka ada yang janggal. Saya merasa diperlakukan tidak adil. Saya menjabat sebagai Bendahara di Satpol PP baru enam bulan. Itu terhitung sejak 19 Juni sampai 31 Desember 2017," katanya, pada hari Senin (15/4/2019) lalu.

Itu artinya, lanjut dia, bendahara di bulan sebelumnya yang menjabat orang lain. "Sebab saya menjabat sebagai bendahara baru enam bulan," ungkap, wanita yang sapaan akrabnya Anita ini.

Selain itu, kata Anita, dalam penanganan perkara tersebut, ada beberapa pejabat lain yang seharusnya ikut bertanggung jawab. Satu di antaranya disebutkan dia Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang juga menjabat Kabid, Edy Suprapto dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

"Mereka malah tidak tersentuh dan malah saya yang ditetapkan sebagai tersangka. Kami mengantongi bukti – bukti semua itu. Dan Kejaksaan juga punya bukti – bukti tersebut," terang, Anita heran.

Karena itu, Anita memohon penyidik Kejaksaan Batu dalam melakukan proses hukum seadil adilnya. Dia minta jaksa tidak tebang pilih. Sehingga, Kejaksaan Batu bisa mengungkap semuanya jadi terang benderang.

"Terus terang kami merasa diperlakukan tidak adil. Saya terkesan mau dijadikan tumbal dan akan menjadi tumpuhan limbah semua ini. Sebab ada beberapa PPTK dan PPK yang harus ikut bertanggung jawab, namun semua itu terkesan tak tersentuh hukum," tanyanya.

Selain itu, tanya dia, ada beberapa pegawai yang seharusnya tidak mendapat uang honorarium namun mereka menerima. 

"Celakanya di persidangan, kami yang disudutkan mereka. Kami akan beberkan sesuai data – data yang kami punya. Saya ingin diperlakukan adil dalam penanganan ini. Jangan sampai terkesan Kejaksaan batu ada indikasi tidak beres dan tebang pilih," pungkasnya. (rief)

Posting Komentar