Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : doc tersangka Sekda Gresik, Andhy Hendro Wijaya. (Arief,memojatim)

Gresik-Memo. Pasca ditolaknya praperadilan oleh Pengadilan Negeri Gresik pada hari Senin (11/11) lalu. Sekertaris Daerah (Sekda) Pemkab Gresik, Andhy Hendro Wijaya siap-siap menghadiri panggilan penyedik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Gresik sebagai tersangka.

Kesiapan tersangka Andhy Hendro Wijaya menghadiri panggilan Kejari tersebut disampaikan oleh Hariyadi selaku Penasehat Hukum (PH) nya setelah mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Gresik dan bertemu dengan Kasi Pidsus, Dymas Adji Wibowo.

"Kapanpun diminta pihak Kejari saya siap menghadirkan. Saya juga sudah komunikasi, dengan penyidik Kejari. Kapan klien saya akan dipanggil, untuk diperiksa," kata, Hariyadi Penasehat Hukum tersangka Andhy Hendro Wijaya saat dikutip memojatim hari Rabu (13/11).

Diwaktu yang berbeda Kasi Pidsus, Dymas Adji Wibowo membenarkan hal tersebut, bahwa Hariyadi Penasehat Hukum tersangka Andhy Hendro Wijaya  telah menghadap.

"Saat ini kami masih kordinasi dan menunggu petunjuk pimpinan terkait pemeriksaan terhadap tersangka,"pungkasnya.

Sekedar diketahui sebelumnya, pihak Kejaksaan Negeri Gresik melakukan pemeriksaan atas 7 orang pegawai BPPKAD Kabupaten Gresik, ini sebagai tindak lanjut pengembangan atas terdakwa mantan Plt Kepala BPPKAD Kab Gresik, M Muchtar (sudah divonis) oleh Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya. Dari ke 7 yang diperiksa hanya 6 pejabat Pemkab Gresik yang memenuhi panggilan penyidik dan Andhy Hendro Wijaya tidak hadir hingga surat panggilan ke tiga juga tidak hadir.


Pada amar putusan yang dibaca secara bergantian oleh Majelis Hakim Dede Suryaman selaku Hakim Ketua bersama dua Hakim Anggota Lufsiana dan Emma Elyani pada hari Kamis (12/9) lalu menyatakan bahwa, potongan jasa insentif di Dinas BPPKAD Pemkab Gresik merupakan perbuatan berlanjut sejak tahun 2014 waktu itu Yetty Sri Suparyati selaku Kepala Badan (Kaban) selanjutnya diganti Andhy Hendro Wijaya pada tahun 2018 dan dilanjutkan lagi oleh terdakwa M Muchtar yang saat itu menjabat Plt Kepala BPPKAD.

"Besarnya potongan jasa insentif pada semua staf BPPKAD diberikan secara tunai dan disetorkan pada Kepala Bidang masing-masing. Setelah terkumpul uang tersebut disetorkan pada terdakwa waktu itu menjabat Sekertaris dan Plt Kepala BPPKAD,"ucap, Hakim Anggota Lufsiana dalam persidangan hari Kamis (12/9) lalu.

Lufsiana juga dalam pembacaan amar putusan mengungkapkan bahwa, uang hasil potongan itu dibagi-bagikan atau diberikan kepada Internal dan eksternal yakni, internal lingkungan Pemkab Gresik mulai dari Asisten I, Asisten II, Asisten III, Kabag Hukum, Kasubag Hukum, Kepala BKD, Sekda beserta Asistennya, Ajudan Bupati dan Wakil Bupati sementara untuk eksternal yaitu ke Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi pemotongan jasa insentif di Badan Pendapatan,  Pengelolaan,  Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik. 

"Mengadili terdakwa M. Muchtar  dengan hukuman penjara selama 4 tahun,"ucap, Hakim Ketua Dede Suryaman.

Tidak hanya itu,  terdakwa mantan Plt Kepala badan (PPKAD) Kabupaten Gresik, M Muchtar juga di denda 200 juta subsidair 2 bulan serta diwajibkan untuk membayar Uang Pengganti (UP) kerugian negara sebesar 2,1 Milyar.

Hakim juga menjelaskan, uang pengganti tersebut diberikan 1 bulan sejak putusan ingkrach, jika tidak mampu membayar maka asetnya akan disita dan dilelang untuk negara, bila tidak ada aset maka akan diganti pidana selama 6 bulan pidana.

"Bila tidak ada aset maka akan diganti kurungan pidana selama 6 bulan," jelas, Mejelis Hakim.

Hakim dalam putusanya, sependapat dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terdakwa terbukti melanggar Pasal 12 huruf f, juncto Pasal 18 ayat (1), huruf b, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP. (rief)



Posting Komentar