Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : terdakwa bos media harian Surabaya Sore, Tatang Istiawan Witjaaksono saat menjalani persidangan. (Arief,memojati)

Sidoarjo-Memo. Sidang perkara Korupsi penyertaan modal percetakan milik Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang menyeret bos media harian Surabaya Sore Tatang Istiawan Witjaksono menjadi terdakwa di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Sidang dengan agenda tanggapan JPU sekaligus kesimpulan Majelis Hakim tersebut menyebutkan menolak eksepsi bos media di Surabaya Tatang Istiawan Witjaksono. Majelis hakim menyatakan proses persidangan kasus korupsi penyertaan modal percetakan milik PDAU Pemkab Trenggalek Rp 7,3 miliar terus berlanjut sampai ke pokok perkara.

"Menolak eksepsi tim penasihat hukum terdakwa, menyatakan surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi syarat formil dan materiil," ucap, I Wayan Sosiawan saat membacakan kesimpulan di ruang Cakra, Pengadilan Tipikor Surabaya hari Jumat (15/11) dikutip memojatim.

Dengan ditolaknya eksepsi terdakwa, maka hakim tetap memerintahkan perkara tetap dilanjutkan sampai ke pembuktian pokok perkara. Sehingga nantinya majelis hakim dapat menilai dari fakta-fakta persidangan bersalah atau tidak terdakwa.

"Untuk membuktikan apa yang dilakukan terdakwa agar hakim tidak segan menghukum terdakwa jika bersalah dan tidak ragu membebaskan jika tidak bersalah," tegas, Hakim Ketua I Wayan Sosiawan.

Ditolaknya eksepsi terdakwa, masih lanjut Majelis Hakim menambahkan, dikarenakan Pengadilan Tipikor tetap berhak mengadili kasus terdakwa. Majelis hakim menepis anggapan terdakwa bahwa pengadilan tidak bisa mengadili kasusnya, karena masuk ke ranah perdata.

"Pengadilan Tipikor tetap berwenang mengadili perkara ini karena adanya kerugian negara sehingga eksepsi tidak dapat diterima," jelas, Lusfiana selaku Hakim Anggota.

Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Trenggalek, Dody Novalita mengaku menyambut baik putusan majelis hakim yang menolak eksepsi terdakwa. Untuk itu pihaknya akan menyiapkan beberapa saksi untuk dihadirkan di persidangan.

"Kami siap menghadirkan saksi-saksi dalam sidang berikutnya,"terang, Kasi Pidsus, Dody Novalita.

Perlu diketahui, seperti yang telah diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaan yang dibacakan secara bergantian oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Trenggalek, Dody Novalita, Hadi Sucipto dan Feza Reza menyebut bahwa, kasus korupsi yang menyeret terdakwa Tatang Istiawan Witjaksono bermula saat menjabat sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Bangkit Grafika Sejahtera (BGS).

Saat menjabat itu, terdakwa Tatang Istiawan diketahui mengajukan kerjasama pengadaan mesin percetakan Heindelberg Speed Master 102 V tahun 1994 seharga Rp 7,3 miliar yang bersumber dari dana penyertaan modal PD Aneka Usaha sebesar Rp 10,8 miliar. Namun, mesin percetakan yang dibeli oleh terdakwa Tatang dari UD Kencana Sari bukanlah mesin percetakan baru, melainkan rekondisi atau dalam keadaan rusak.

"Mesin yang dibeli dalam kondisi rusak parah, sering trouble, hasil cetakan tidak presisi, banyak sensor yang mati dan tidak berfungsi, kondisi spare part sudah tambal sulam," ucap, Jaksa Dody Novalita saat membacakan surat dakwaan.

Masih lanjut Jaksa, terdakwa Tatang Istiawan juga diketahui tidak menyetorkan modal awal ke perusahaan sebesar Rp 1,7 miliar sebagaimana tertuang dalam perjanjian antara PT BGS dengan Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU).

"Faktanya, terdakwa Tatang Istiawan tidak pernah menyetorkan modalnya dan ini bertentangan dengan Pasal 33 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas," ungkap, Jaksa Dody Novalita.

Akibatnya lanjut Jaksa, atas perbuatannya tersebut, terdakwa Tatang Istiawan Witjaksono didakwa telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

"Dalam dakwaan primer, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 KUHP, jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, jo Pasal 64 ayat (1) KUHP," jelas, JPU Kejari Trenggalek, Dody Novalita.

Sementara usai mendengarkan dakwaan, terdakwa Tatang Istiawan melalui Penasehat Hukumnnya akan  mengajukan esepsi pada sidang berikutnya pada Kamis (7/11) mendatang. 

Sekedar diketahui, pada saat sidang berlangsung berjalan dramatis Hakim, Jaksa, Penasehat Hukum dan terdakwa menggunakan masker (penutup hidung) karena terdakwa sedang sakit Tuberculosis atau TBC.

"Karena beliau (terdakwa Tatang Istiawan) sakit TBC, kita kasih masker untuk mengantisipasi,"pungkas, Dody Novalita usai persidangan. (rief)

Posting Komentar