Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : terdakwa Anita Yuliartiningsih saat menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Sidang agenda pledoi atas terdakwa Anita Yuliartiningsih mantan Bendahara Adminstrasi di Satpol PP Kota Batu di Pengadilan Tipikor Surabaya pada hari Jumat (15/11) digelar diruang Cakra. Terdakwa didampingin oleh Indri Hapsari selaku Penasehat Hukum (PH) nya.

Seperti biasa terdakwa memasuki ruang sidang menggunakan jilbab warna hitam duduk dikursi pesakitan nampak tenang mendengarkan nota pembelaan yang dibacakan melalui kuasa hukumnya.

Tim Penasehat Hukum terdakwa usai membacakan surat pembelaannya lantas membagikan ke tiga Mejelis Hakim dan tim Jaksa Penuntut Umum, Arfrid, Alfadi dan Adit.

Selanjutnya I Wayan Sosiawan selaku Halim Ketua menutup jalanya persidangan menanyakan kesiapan pada Jaksa untuk menanggapi secara tertulis pada sidang berikutnya.

"Iya tertulis ya tanggal 29 minggu depan, jangan mundur-mundur lagi,"ucap I Wayan Sosiawan sambil mengetok palu tiga kali.

Usai persidangan JPU, Arfrid saat dikonfirmasi tentang nyanyian terdakwa Anita Yuliartiningsih yang menyebut petugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menurut terdakwa tidak dijamah oleh penyidik menyatakan, waktu PA jadi tersangka, ini (Anita Yuliartiningsih) juga belum jadi tersangka, sekarang gantian si ini jadi tersangka, kita juga masih belum melakukan penyidikan lebih lanjut tapi nanti mungkin kita sampaikan ke atasan juga untuk melakukan penyidikan atau gimananya terserah atasan.

"Kasatnya sudah kena duluan dan sudah di sidangkan, baru ini jalan. Kemungkinan itu Kabidnya Edy Suprapto,"kata, Arfrid pada memojatim usai persidangan.

Arfrid juga mengungkapkan bahwa petugas PPK dan PPTK terdiri dari internal Satpol PP Kota Batu sendiri.

Seperti yang telah rame diberitakan, 
kasus perkara pemotongan honorarium petugas piket Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batu, Jawa Timur tahun 2017 ini berhasil diungkap oleh penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Kota Batu dengan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp 464.320.000, (empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan laporan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR- 992/W13/5/2018 Tanggal 3 Desember 2018.

Dalam perkara ini penyidik Pidsus Kejari Kota Batu juga menjadikan mantan Kasatpol PP Kota Batu, Robiq Yulianto menjadi terdakwa dan sudah divonis oleh Pengadilan Tipikor Surabaya, dan selanjutnya dalam perkembangannya Anita Yuliartiningsih selaku Bendahara Administrasi Satpol PP Kota Batu ikut terseret menjadi terdakwa.

Menariknya, pada saat menjalani proses pemeriksaan penetapan status tersangka, Anita Yuliartiningsih yang kini sudah menjadi terdakwa sempat bernyanyi bahwa, dirinya minta Kejaksaan Negeri Batu tidak tebang pilih tapi harus mengusut tuntas kasus tersebut. Menurut dia, pihak-pihak yang terlibat juga harus diperiksa.

"Sejak ditetapkan sebagai tersangka ada yang janggal. Saya merasa diperlakukan tidak adil. Saya menjabat sebagai Bendahara di Satpol PP baru enam bulan. Itu terhitung sejak 19 Juni sampai 31 Desember 2017," katanya, pada hari Senin (15/4/2019) lalu.

Itu artinya, lanjut dia, bendahara di bulan sebelumnya yang menjabat orang lain. "Sebab saya menjabat sebagai bendahara baru enam bulan," ungkap, wanita yang sapaan akrabnya Anita ini.

Selain itu, kata Anita, dalam penanganan perkara tersebut, ada beberapa pejabat lain yang seharusnya ikut bertanggung jawab. Satu di antaranya disebutkan dia Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang juga menjabat Kabid, Edy Suprapto dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

"Mereka malah tidak tersentuh dan malah saya yang ditetapkan sebagai tersangka. Kami mengantongi bukti – bukti semua itu. Dan Kejaksaan juga punya bukti – bukti tersebut," terang, Anita heran.

Karena itu, Anita memohon penyidik Kejaksaan Batu dalam melakukan proses hukum seadil adilnya. Dia minta jaksa tidak tebang pilih. Sehingga, Kejaksaan Batu bisa mengungkap semuanya jadi terang benderang.

"Terus terang kami merasa diperlakukan tidak adil. Saya terkesan mau dijadikan tumbal dan akan menjadi tumpuhan limbah semua ini. Sebab ada beberapa PPTK dan PPK yang harus ikut bertanggung jawab, namun semua itu terkesan tak tersentuh hukum," tanyanya.

Selain itu, tanya dia, ada beberapa pegawai yang seharusnya tidak mendapat uang honorarium namun mereka menerima. 

"Celakanya di persidangan, kami yang disudutkan mereka. Kami akan beberkan sesuai data – data yang kami punya. Saya ingin diperlakukan adil dalam penanganan ini. Jangan sampai terkesan Kejaksaan batu ada indikasi tidak beres dan tebang pilih," pungkasnya. (rief)

Posting Komentar