Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : dua terdakwa eks anggota DPRD Surabaya, Sugito dan Darmawan di Pengadilan Tipikor Surabaya. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Dua mantan anggota DPRD Surabaya kembali menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya. Keduanya adalah Sugito dan Darmawan (Aden) terdakwa dalam kasus korupsi dana hibah Jaringan Aspirasi Masyarakat (Jasmas) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tahun anggaran 2016.

Agenda sidang tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Tanjung Perak, M Fadhil atas eksepsi dari dua terdakwa dalam disidang sebelumnya.

Dalam tanggapannya, M Fadhil membacakan secara bergantian satu persatu atas eksepsi dari terdakwa Sugito dan terdakwa Darmawan.

Dalam pendapat terakhirnya, dihadapan Ketua Majelis Hakim Hisbullah Idris, Jaksa M. Fadhil menyatakan, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak keberatan yang diajukan tim Penasihat Hukum Terdakwa Sugito secara seluruhnya.

"Menyatakan surat dakwaan telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b KUHAP dan secara hukum Surat Dakwaan telah sah untuk dijadikan sebagai dasar pemeriksaan dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Sugito.  Menetapkan pemeriksaan perkara ini agar tetap dilanjutkan," tegas, JPU M. Fadhil dikutip memojatim hari Selasa (19/11) diruang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya.

Tanggapan yang sama juga disaampaikan JPU Kejari Tanjung Perak atas eksepsi terdakwa Darmawan, agar majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak keberatan yang diajukan tim Penasihat Hukum Terdakwa Darmawan secara seluruhnya.

"Menyatakan surat dakwaan telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b KUHAP dan secara hukum surat dakwaan telah sah untuk dijadikan sebagai dasar pemeriksaan dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa H. Darmawan. Menetapkan pemeriksaan perkara ini agar tetap dilanjutkan," pungkasnya.

Seperti diketahui dalam kasus ini, Kejari Tanjung Perak telah menuntaskan perkara dugaan korupsi dana hibah Pemkot Surabaya untuk program jasmas. Total sudah ada tujuh orang yang dapat diringkus penyidik Pidsus Kejari Tanjung Perak.

Satu orang merupakan pihak swasta selaku pelaksana proyek yakni, Agus Setiawan Tjong dan sudah divonis Pengadilan Tipikor, saat ini sedang mengajukan banding.

Sedangkan enam lainnya terdiri dari anggota DPRD Surabaya Ratih Retnowati serta lima mantan anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019 masing-masing adalah Sugito, Syaiful Aidy, Dini Rijanti Darmawan dan Binti Rochma.

Sedangkan Darmawan, Sugito dan Binti Rochma sudah berstatus terdakwa dan menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Sedangkan tiga lainnya yakni Syaiful Aidy, Dini Rijanti dan Ratih Retnowati masih berstatus tersangka dan meringkuk di cabang rutan klas I Surabaya pada Kejati Jatim.

Agus Setiawan Tjong merupakan pelaksana proyek pengadaan terop, kursi, meja, dan sound system pada 230 RT di Surabaya.

Dari hasil audit BPK, Proyek pengadaan program Jasmas tersebut bersumber dari APBD Pemkot Surabaya, tahun 2016 dan merugi hingga Rp 5 miliar akibat adanya selisih angka satuan barang yang dimainkan oleh Agus Setiawan Tjong. Didalam pelaksanaaannya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia ditemukan adanya kerugian negara senilai Rp 5 miliar dari dana yang dianggarkan dari APBD Pemkot Surabaya itu.

Program Jasmas ini diketahui adalah produk anggota DPRD Surabaya yang telah doiperiksa oleh penyidik, karena dinilai tanpa peran legislatif tersebut program jasmas ini tidak akan muncul.
(rief)

Posting Komentar