Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : terdakwa Sugito dan Darmawan saat dipersidangan. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Dua terdakwa mantan anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019 diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya dijalan raya Juanda Sidoarjo. 

Dua terdakwa tersebut Sugito dan Darmawan (Aden) menjalani sidang pertamanya atas dugaan korupsi dana Jaringan Aspirasi Masyarakat (Jasmas) Pemerintah Kota Surabaya anggaran tahun 2016 silam.

Sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Tanjung Perak itu diketuai oleh Hisbullah Idris selaku Hakim Ketua dan Andreano serta Agus Yunianto sebagai Hakim Anggota. Dalam surat dakwaan disebutkan bahwa, kedua terdakwa dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 1. 211.480. 130. 74.

Dalam dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Muhammad Fadhil menyatakan, 
terdakwa Sugito selaku anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019 baik sendiri dan atau bersama-sama dengan Agus Setiawan Tjong sekitar bulan maret 2015 hingga bulan januari 2017 telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan kegiatan dana hibah Pemkot Surabaya tahun 2016.

Pelaksanaan dana hibah tersebut, dianggap bertentangan dengan peraturan Walikota Surabaya nomor 25 tahun 2016 tentang pedoman pemberian dana hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Permendagri nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Tak hanya itu, perbuatan terdakwa juga bertentangan dengan Peraturan Wali Kota Surabaya nomer 25 tahun 2016 tentang tata cara pemberian dan pertanggungjawaban hibah dan bantuan sosial pemberian hibah.

"Pedoman pengelolaan keuangan daerah, peraturan DPRD kota Surabaya nomer 17 tahun 2011 tetang kode etik DPRD Surabaya dan tata beracara pelaksanaan tugas dan wewenang BK DPRD kota Surabaya melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 1.137.443.886,24 atau setidak tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan investigasi dalam rangka penghitungan kerugian atas penyaluran dan penggunaan dana hibah kepada masyarakat pada Pemkot Surabaya tahun anggaran 2018 berdasarkan hitungan laporan hasil pemeriksaan investigasi audit BPK, terjadi kerugian negara sebesar Rp 4.991.271.830,61," terang, JPU Muhammad Fadhil dalam persidangan saat dikutip memojatim hari Selasa (5/11) diruang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya.

Terkait dengan hal tersebut terdakwa Sugito  sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomer 31 tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak telah menuntaskan perkara dugaan korupsi dana hibah Pemkot Surabaya untuk program jasmas.

Dalam kasus ini sudah ada enam tersangka yang sudah dijebloskan ke Cabang Rutan Kelas I Surabaya pada Kejati Jatim.

Keenam tersangka tersebut diantaranya, anggota DPRD Surabaya Ratih Retnowati serta lima mantan anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019 yakni Sugito, Syaiful Aidy, Dini Rijanti Darmawan dan Binti Rochma. Selain lima mantan anggota DPRD, kasus ini juga menyeret pihak swasta yaitu Agus Setiawan Tjong dan sudah divonis 6 tahun penjara.

Agus Setiawan Tjong merupakan pelaksana proyek pengadaan barang berupa Kursi, Terop, Meja dan Sound System pada 230 RT di Surabaya.

Didalam pelaksanaaannya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia ditemukan adanya kerugian negara senilai Rp 5 miliar dari dana yang dianggarkan dari APBD Pemkot Surabaya itu.

Program Jasmas ini diketahui adalah produk anggota DPRD Surabaya yang telah doiperiksa oleh penyidik, karena dinilai tanpa peran legislatif tersebut program jasmas ini tidak akan muncul.
(rief)

Posting Komentar