Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : terdakwa Syamsul Hadi saat mendengarkan putusan Pengadilan Tipikor Surabaya. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Eks Kepala Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, Syamsul Hadi memasuki ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya untuk menjalani sidang putusan yang menyeretnya menjadi terdakwa atas perkara korupsi dana honorarium auditor pada anggaran tahun 2015 sampai 2017 hingga nenimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1,7 miliar.

Terdakwa Syamsul Hadi memasuki ruang sidang menggunakan  baju lengan pendek motif kotak-kotak warna hitam untuk mendengarkan surat putusan dari Majelis Hakim yang digelar diruang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya.

Dalam amar putusan yang dibaca secara bergantian oleh Majelis Hakim Dede Suryaman selaku Hakim Ketua serta Lufsiana dan Emma Elyani selaku Hakim Anggota menyebutkan, bahwa terdakwa Syamsul Hadi terbukti bersalah telah melakukan perbuatan melawan hukum melakukan tindak pidana korupsi melalui jabatannya atau menyalahgunakan jabatan. Menimbang bahwa, terdakwa bersalah. 

Dalam amar putusan tersebut Majelis Hakim juga menyebutkan hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, hal yang meringankan terdakwa bahwa, terdakwa tidak pernah tersangkut pidana dan mempunyai tanggungan keluarga dan hal yang memberatkan terdakwa tidak mendukung program pemerintah atas pemberantasan korupsi.

"Mengadili dan menghukum terdakwa pidana selama 5 tahun denda Rp200 juta subsider 3 bulan, serta diwajibkan untuk terdakwa memabayar uang pengganti sebesar Rp529 juta dengan ketentuan bila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan badan selama 1 tahun,"ucap, Hakim Ketua Dede Suryaman dalam persidang saat dikutip memojatim hari Selasa (19/11) di ruang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya di jalan raya Juanda Sidoarjo.

Sementara terdakwa Syamsul Hadi melalui Penasehat Hukumnya, Bayu Wibisono langsung menyatakan pikir-pikir, "kami pikir-pikir yang mulia,"katanya

Perlu diketahui, putusan Majelis Hakim ini jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Bojonegoro yang menuntut terdakwa 7 tahun penjara pada sidang sebelumnya.

Sebelumnya, tim JPU Kejari Bojonegoro, Dekri Wahyudi dan Nuraini dan Marindra menuntut terdakwa dengan pasal primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64
ayat (1) KUHP.

Menjatuhkan tuntutan pidana terhadap terdakwa  penjara selama 7 tahun denda sebesar Rp.200.000.000.00. ( dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar wajib diganti dengana pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Selain itu lanjut Jaksa, menghukum terdakwa untuk membayar uang
pengganti sebesar Rp. 528.090.000.-
(Lima ratus dua puluh delapan juta sembilan puluh ribu enam rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti selama 1 (satu ) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan. (rief)

Posting Komentar