Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : terdakwa eks Kades Dukuhmojo, Pranajaya saat menjalani sidang pertamanya. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Diduga melakukan penyimpangan anggaran Dana Desa (DD) tahun 2018 mantan Kepala Desa (Kades) Dukuhmojo, Pranajaya diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya pada hari Rabu (13/11). Terdakwa Pranajaya menjalani sidang pertamanya tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum (PH) nya. Namun, sebelum sidang dimulai Cokorda Gede selaku Hakim Ketua dan Jhon Dista serta Emma Elyani sebagai Hakim Anggota menyarankan untuk didampingi kuasa hukum yang disediakan pemerintah melalui Pengadilan Tipikor yaitu, Lusi dari kantor bantuan hukum Yuliana.

Dalam persidangan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang, Yoga dan Gandi saat membacakan surat dakwaan menyebutkan, bahwa terdakwa Pranajaya selaku Kepala Desa Dukuhmojo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan tindak pidana korupsi Dana Desa (DD) tahun 2018 sekitar Rp 257.830.000 (dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh) lebih dengan rincian, penyimpangan anggaran pembanguna fisik yang dimasksud berupa pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) berlokasi di Dusun Kemodo Selatan Rp 257.830.000. Sedangkan anggaran nonfisik berupa bantuan untuk lembaga sebesar Rp. 20.600.000.

"Didakwakan kesimpulan perbuata terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo.pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,"ucap, Jaksa Penuntut Umum Gandi dalam persidangan saat dikutip memojatim hari Rabu (13/11) diruang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya.

Selain itu Jaksa juga menambahkan, subsider Pasal 3 jo.pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahub 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Usai persidangan Jaksa Penuntut Umum, Gandi saat ditemui menyatakan, dalam perkara ini belum ada pengembalian kerugian negara dari terdakwa, sehingga itu nantinya akan menjadi pertimbangan sendiri dalam proses hukumnya.

"Kalau melihat dari kerugiannya mungkin ancamanya 10 tahun lah maksimal,"pungkasnya.


Posting Komentar