Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : terdakwa Siswanto saat disidang di Pengadilan Tipikor Surabaya. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Ngemplang bantuan dana bergulir dari Kementrian Koperasi dan UKM sebesar Rp 920 juta, Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) terdakwa Siswanto diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya. Dalam perkara ini Siswanto duduk dikursi pesakitan tidak sendiri melainkan bersama terdakwa Parnianto (berkas terpisah) sebagai pengurus KSP Rukun Agawe Santoso di Kota Ngawi.

Dalam persidangan yang diketuai Dede Suryaman selaku Hakim Ketua menilai bahwa, pengajuan proposal bantuan dana bergulir ke Kementrian Kopersi dan UKM tersebut tidak memenuhi kualifikasi dan tidak memenuhi kelayakan. Bahkan KSP Sumber Rejeki dan KSP Rukun Agawe Santoso ini belum ada rekam jejak KSP sehat atau treck record, akan tetapi bisa lolos dan mendapatkan bantuan. Sehingga Majelis Hakim meminta untuk mengevaluasi kembali para saksi dan memerintahkan JPU Kejaksaan Negeri Ngawi untuk memeriksa Bupati dan Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Ngewi.

Pengakuan terdakwa Siswanto dalam persidangan bahwa, KSP nya mendapatkan bantuan dana bergulir tersebut setelah mendapat surat persetujuan atau rekomendasi dari Bupati Ngawi pada tahun 2005.

"Saya saat itu mendapatkan surat persetujuan/rekomendasi dari Bupati yang mulia,"kata, terdakwa Siswanto dalam persidangan hari Kamis (7/11) dikutip memojatim diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya di jalan raya Juanda Sidoarjo.

Usai mendapat keterangan dari terdakwa, Hakim Ketua Dede Suryaman memerintahkan JPU Kejari Ngawi untuk menulusuri kembali bagaimana surat rekomendasi tersebut bisa keluar.

"Itu Jaksa Penuntut Umum harus ditelusuri siapa yang menjabat pada tahun 2005 ya, jangan sampai ada pembantuan indikasi melawan hukum diperiksa. Karena persyaratan jelas tidak tercukupi,"tegas, Hakim Ketua Dede Suryaman dalam persidangan.

Masih lanjut, Dede Suryaman menambahkan, bahwa rekomendasi Bupati itu bukan surat keterangan sehat KSP Sumber Rejeki. Sehingga Mejelis Hakim mencium adanya bau busuk didalam proses penerimaan bantuan dana begulir KSP Sumber Rejeki dan KSP Rukun Agawe Santoso Kota Ngawi tersebut.

"Ini kan kong kalikong saudara (terdakwa Siswanto) dengan Dinas Koperasi. Persyaratan tidak cukup tapi tetap dikirimkan toh, apalagi dapat rekomendit dari Bupati,"ucap, Hakim Ketua Dede Suryaman dalam persidangan. 

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, Korupsi bantuan dana bergulir dari Kementrian dan UKM itu berawal pada tahun 2006 terdakwa Siswanto selaku Ketua KSP Sumber Rejeki dan terdakwa Parnianto sebagai pengurus KSP Rukun Agawe Santoso menerima bantuan dana bergulir dari Kementrian Koperasi dan UKM sebesar Rp 920 juta.

Dari hasil penyidikan Kejari Ngawi, diketahui KSP Rukun Agawe Santoso mendapat bantuan senilai Rp 500 juta namun tidak beroprasi alias tutup, sedangkan KSP Sumber Rejeki menerima bantuan dana bergulir sebesar Rp 420 juta masih tetap beroprasi.

Dari itu kuat dugaan kedua terdakwa Siswanto dan Parnianto tidak menyalurkan dana tersebut kepada para nasabah. Melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi dan sebagian uang yang disalurkan namun tidak sesuai dengan nilai sebenarnya. Sehingga mengakibatkan timbul kerugian keuangan negara sebesar Rp. 920 juta. (rief) 


Posting Komentar