Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : terdakwa mantan Kepala Inspektorat Pemkab Bojonegoro, Syamsul Hadi saat mendengarkan tuntutan. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Mantan Kepala Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, Syamsul Hadi terdakwa dalam kasus korupsi atas mark up dana belanja honor auditor inspektorat Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2015-2016-2017 dengan kerugian uang negara mencapai Rp 1,7 miliar.

Dalam surat tuntutan yang dibaca secara bergantian oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro, Dekri Wahyudi dan Marindra menyatakan, menuntut terdakwa dengan pasal primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64
ayat (1) KUHP.

Bahwa Jaksa menuntut, supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan terdakwa Syamsul Hadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dilakukan secara berlanjut.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa  penjara selama 7 tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani
terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar wajib diganti dengana pidana kurungan selama 6 (enam) bulan,"kata, JPU, Dekri Wahyudi saat dikutip memojatim dalam persidangan hari Kamis (31/10) di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Selain itu lanjut Jaksa, menghukum terdakwa untuk membayar uang
pengganti sebesar Rp.528.090.000
(Lima ratus dua puluh delapan juta sembilan puluh ribu enam rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti selama 1 (satu ) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan. (rief)

Posting Komentar