Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : doc terdakwa mantan Bupati Trenggalek, Soeharto menggunakan rompi tahanan. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Dugaan korupsi penyertaan modal di Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek yang menjadikan mantan Bupati Trenggalek priode 2005-2010 Soeharto harus duduk dikursi pesakitan Pengadilan Tipikor Surabaya pada hari Jumat (25/10). 

Sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Trenggalek mengungkapkan bahwa ada kerugian keuangan negara sebesar Rp 7,4 miliar atas penyertaan modal di Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) dengan PT Bangkit Grafika Sejahtera (BGS) sejak tahun 2008-2009 silam.

JPU Dody Novalitas mengungkapkan, korupsi yang menyeret mantan Bupati Trenggalek, Soeharto itu bermula pada Juli 2007 saat itu Gatot Purwanto sebagai Plt Dirut PDAU dan Istiawan Witjaksono alias Tatang Istiawan, dengan membawa proposal investasi percetakan bertempat di Kabupaten Trenggalek.

Permintaan itu, akhirnya disanggupi terdakwa Soeharto dan meminta untuk pemaparan di gedung DPRD Trenggalek. Tatang yang merupakan Bos Media di Surabaya itu bersedia. Pemaparan itu akhirnya dilakukan dan diikuti terdakwa, Gatot Purwanto, Jauhari (almarhum), Jausi, Samsul Anam dan anggota dewan lainnya.

Namun, selang beberapa bulan, tepatnya sekitar bulan November 2007, terdakwa sempat mendapat telepon dari seseorang yang tidak dikenal, lalu menanyakan kelanjutan kerjasama usaha percetakan itu.

"Si penelepon mengancam terdakwa, kalau tidak segera ditindaklanjuti akan menyebarkan skandal terdakwa selaku Bupati Trenggalek untuk dipublikasikan,"terang JPU Dody Novalitas saat membacakan surat dakwaan diruang sidang Cakra hari Jumat (25/10) dikutip memojatim.

Masih lanjut Jaksa Penuntut Umum, setelah mendapat ancaman tersebut terdakwa menindaklanjuti dan menyetujui kerjasama itu. Padahal sebelumnya usaha yang dinaungi perusahaan milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu bergerak dibidang pabrik es, SPBU, Radio Jwalita dan pabirk pupuk granul dengan penyertaan modal sebesar Rp 10,8 miliar. Namun, karena ancaman yang belum tentu kebenarannya itu, akhirnya terdakwa mengambil keputusan dan meminta Plt Dirut PDAU Gatot untuk menambah dua usaha yaitu percetakan dan Apotik Dharmada, dan menghilangkan pabrik pupuk.

Dody Novalitas juga menambahkan, terdakwa Soeharto juga memerintahkan Sekertaris Daerah (Sekda) Warino yang saat itu ngerangkap sebagai Plt Dirut PDAU untuk merubah semua ketentuan pemindahan penyertaan modal senilai Rp 10,8 miliar dari rekening kas daerah ke rekening PDAU.

Kerjasama PDAU dengan PT Surabaya Sore lalu berubah menjadi PT BGS. Selanjutnya setelah uang masuk ke rekening PDAU, sekitar bulan Januari 2008, Gatot yang mewakili PDAU Trenggalek dan Tatang mewakili PT Surabaya Sore, akhirnya membuat kerjasama atau MoU untuk mendirikan usaha percetakan berbentuk perseroan terbatas (PT) yang diberi nama PT Bangkit Grafika Sejahtera (BGS).

Dalam poin kerjasama itu Jaksa Penuntut Umum Dody Novalitas menjelaskan, memuat beberapa kesepakatan diantaranya, pihak PDAU menyiapkan dana dinataranya pembelian mesin digital, mesin sablon, cetak, dan dana pendukungnya. Kemudian, PDAU memegang saham 80 persen atau ivestasi uang senilai Rp 7,139 miliar.

Selanjutnya, sisa saham yaitu 20 persen atau senilai Rp 1,784 miliar dipegang PT Surabaya Sore. Namun, investasi dari PT Surabaya Sore itu bukan berbentuk uang, melainkan untuk pra operasional, survei pasar, SDM, pembuatan sistem, managemen hingga operasional.

MoU itu ditandatangani terdakwa berdasarkan SK Bupati Trenggalek nomor : 188.45/08/406.012/2008. Sementara, dalam company profile PT BGS yang telah dinotariskan, terdakwa menjabat Komisaris Utama, sedangkan Tatang menjabat Direktur Utama.

"Keberadaan Soeharto, Bupati Trenggalek merangkap jabatan sebagai komisari utama PT BGS telah bertentangan dengan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah," papar, Dody Novalitas dalam persidangan.

Setelah adanya kesepakatan itu, barulah uang dari kas PDAU sebesar Rp 7,139 miliar dipindah ke PT BGS dalam tiga tahap, pada 18 Januari, 25 Januari dan 11 Februari 2008. Kemudian uang sekitar Rp 5,9 miliar dari dana itu ditransfer ke Tatang untuk membeli mesin cetak, namun mesin cetak yang dibeli dalam keadaan rusak.

Selain itu, pada amar surat dakwaan juga jaksa mengungkap, bahwa ada aliran dana mengalir ke anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD Trenggalek senilai Rp 769 miliar yang diberikan Gatot kepada anggota Pansus.

Penyertaan modal bukan sampai disitu saja. Pada Oktober 2009 terdakwa mengusulkan tambahan penyertaan modal untuk PDAU senilai Rp 5,6 miliar atas usulan Gatot.

Penambahan itu akhirnya disetujui dalam Perda nomor 3 tahun 2009 tentang penambahan penyertaan modal PDAU Trenggalek.

Dari Rp 5,6 miliar itu, senilai Rp 1 miliar dipindahkan ke rekening PT BGS untuk gaji karyawan hingga biaya operasional lainnya. Sementara, JPU menguraikan bahwa penyertaan dan tambahan modal mulai 2008-2009 untuk PDAU Trenggalek senilai Rp 16,4 miliar.

Sedangkan penyertaan PDAU ke PT BGS untuk bisnis percetakan senilai Rp 8,139 miliar. Di sisi lain, ada penyetoran ke kas daerah dari PT BGS senilai Rp 707,7 juta. Total kerugian negara itu senilai Rp 7,4 miliar mulai 2008 hingga 2010, yang kemudian PT BGS tidak beroperasi lagi.

Akibat perbuatannya terdakwa mantan Bupati Trenggalek periode 2005-2010 Soeharto didakwa Pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 perubahan Undang-undang Republik nomor 31 Tahun 1991 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat 1 Ke1 KUHP, Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

"Dalam dakwaan subsider, terdakwa didakwa Pasal 3 Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 perubahan Undang-undang Republik nomor 31 Tahun 1991 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat 1 Ke1 KUHP, Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP," tegas, JPU Dody Novalitas.

Sementara atas dakwaan tersebut, dihadapan Majelis Hakim Ketua I Wayan Sosiawan, terdakwa Soeharto mengaku sebagian dari dakwaan lupa dan sebagian diamini dan tidak melakukan eksepsi. (rief)


Posting Komentar