Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : Terdakwa Lilik Wijayanti Budi Utami bercadar hitam saat duduk dikursi pesakitan Pengadilan Tipikor Surabaya. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Mantan Kepala Bidang (Kabid) Olaraga dinas Dispora Kabupaten Pasuruan, Terdakwa Lilik Wijayanti Budi Utami melalui Penasehat Hukum (PH) nya Elisa dan Wiwik menyampaikan penolakan atau keberatan (Esepsi) atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Pasuruan pada hari Selasa (29/10). Sidang dengan agenda esepsi tersebut digelar diruang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya di jalan raya Juanda Sidoarjo.

Terdakwa melalui tim penasehat hukumnya Elisa dan Wiwik menyatakan bahwa, dakwaan jaksa tidak akurat dan tidak lengkap dalam menyampaikan dakwaannya.

"Bahwa dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap error in persona,"ucap, Ellisa selaku Penasehat Hukum terdakwa saat membacakan esepsi dikutip memojatim hari Selasa (29/10) diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya.

Sementara usai persidangan JPU Kejari Pasuruan, Achmad Binsar dikonfirmasi terkait apakah ada indikasi ada terdakwa lain dalam perkara ini menyampaikan, kita lihat fakta persidangan untuk sementara hanya terdakwa (Lilik Wijayanti).

"Kita lihat fakta persidangan untuk sementara hanya terdakwa,"ucap, Jaksa Achmad Binsar pada memojatim.

Sebelumnya, JPU Kejari Pasuruan mendakwa terdakwa Lilik Wijayanti Budi Utami telah melanggar primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

"Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI No 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP," kata, Jaksa Achmad Binsar pada hari Selasa (15/10) lalu.

Masih lanjut Jaksa menyatakan bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut maka total selisih yang tidak dapat dipertanggung jawabkan pada bidang olahraga sebagai berikut, pertama realisasi belanja (SPJ) dengan belanja riil dengan sistem pencairan  UP/GU/TU sebesar Rp154. 163. 513.10, kedua realisasi belanja (SPJ) dengan belanja riil dengan sistem pencairan langsung (LS/Kontraktual) sebesar Rp764. 663. 726. 50 hingga total kerugian keuangan negara senilai Rp 918.827.239.60, (sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah koma enam puluh sen) berdasarkan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara inspektorat Kabupaten Pasuruan Nomor X. 700/037/424.060/2019 tanggal 20 Mei 2019.

Sekedar diketahui, Penyidikan dugaan korupsi sejumlah kegiatan di Dispora Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2017 sudah bergulir sejak awal tahun silam. Kegiatan yang dimaksud antara lain, Pekan Seni, Olahraga Madrasah Diniyah (Porsadin) dan kegiatan Jalan Sehat Sarungan yang anggarannya dinilai cukup besar oleh penyidik Kejari Pasuruan.

Sehingga mantan Kabid Olaraga Dispora Kab Pasuruan, Lilik Wijayanti Budi Utami dijadikan terdakwa dalam kasus ini, dan pada saat digelandang ke Rutan Bangil pada 19 September 2019 lalu terdakwa sempat berteriak menyatakan bahwa, 
dirinya tak bersalah. Ia menyebut nama dan jabatan yang seharusnya bertanggung jawab.

"Saya diperintah atasan saya mas. Saya tidak bersalah mas," serunya.

Saat Wartawan menanyakan siapa atasan yang dimaksud. "Pak Munif, Pak Munif," jawabnya. 

Nama yang disebut Lilik Wijayanti merupakan mantan Kadispora, Abdul Munif yang saat ini Abdul Munif menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Pasuruan.

Lilik mengatakan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan di bidang yang dikepalainya, Bendahara melakukan pemotongan anggaran sebesar 10% melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Ia menyebut pemotongan tersebut diketahui oleh kepala dinas.

"Ada potongan 10% persen tiap kegiatan. Bendahara yang motong lewat PPTK, lewat PPTK," ungkapnya.

Saat ditanya kemana mengalirnya dana potongan tersebut, Lilik kembali menyebut nama Munif. "Nggak tahu, (tanyakan) Pak Munif," ujar Lilik Wijayanti Budi Utami. (rief)

Posting Komentar