Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : terdakwa mantan Kabid Olaraga Dispora Kab Pasuruan, Lilik Wijayanti Budi Utami saat menjalani persidangan. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Mantan Kabid Olaraga dinas Dispora Kabupaten Pasuruan Lilik Wijayanti Budi Utami terdakwa atas kasus dugaan Korupsi di Dispora sejak tahun 2017 hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 917 juta.

Terdakwa Lilik Wijayanti memasuki ruang sidang dengan menggunakan kerudung hitam didampingi penasehat hukumnya. Selanjutnya, Hisbullah Idris selaku Hakim Ketua membuka persidangan untuk umum dan mempersilakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Pasuruan untuk membacakan surat dakwaanya.

"Silakanan Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan surat dakwaanya,"kata, Hakim Ketua Hisbullah Idris saat dikutip memojatim pada hari Selasa (15/10).

Dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Pasuruan, Achmad Binsar menyampaikan bahwa, terdakwa Lilik Wijayanti Budi Utami telah melanggar primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

"Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI No 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP," kata, Jaksa Achmad Binsar saat dikutip memojatim pada hari Selasa (15/10) di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya dijalan raya Juanda Sidoarjo.

Masih lanjut Jaksa menyatakan bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut maka total selisih yang tidak dapat dipertanggung jawabkan pada bidang olahraga sebagai berikut, pertama realisasi belanja (SPJ) dengan belanja riil dengan sistem pencairan  UP/GU/TU sebesar Rp154. 163. 513.10, kedua realisasi belanja (SPJ) dengan belanja riil dengan sistem pencairan langsung (LS/Kontraktual) sebesar Rp764. 663. 726. 50 hingga total kerugian keuangan negara senilai Rp 918.827.239.60, (sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah koma enam puluh sen) berdasarkan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara inspektorat Kabupaten Pasuruan Nomor X. 700/037/424.060/2019 tanggal 20 Mei 2019.

Sekedar diketahui, Penyidikan dugaan korupsi sejumlah kegiatan di Dispora Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2017 sudah bergulir sejak awal tahun lalu. Kegiatan yang dimaksud antara lain, Pekan Seni, Olahraga Madrasah Diniyah (Porsadin) dan kegiatan Jalan Sehat Sarungan yang anggarannya dinilai cukup besar oleh penyidik Kejari Pasuruan.

Sehingga mantan Kabid Olaraga Dispora Kab Pasuruan, Lilik Wijayanti Budi Utami dijadikan terdakwa dalam kasus ini, dan pada saat digelandang ke Rutan Bangil pada 19 September 2019 lalu terdakwa sempat berteriak menyatakan bahwa, 
dirinya tak bersalah. Ia menyebut nama dan jabatan yang seharusnya bertanggung jawab.

"Saya diperintah atasan saya mas. Saya tidak bersalah mas," serunya.

Saat Wartawan menanyakan siapa atasan yang dimaksud. "Pak Munif, Pak Munif," jawabnya. 

Nama yang disebut Lilik Wijayanti merupakan mantan Kadispora, Abdul Munif yang saat ini Abdul Munif menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Pasuruan.

Lilik mengatakan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan di bidang yang dikepalainya, Bendahara melakukan pemotongan anggaran sebesar 10% melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Ia menyebut pemotongan tersebut diketahui oleh kepala dinas.

"Ada potongan 10% persen tiap kegiatan. Bendahara yang motong lewat PPTK, lewat PPTK," ungkapnya.

Saat ditanya kemana mengalirnya dana potongan tersebut, Lilik kembali menyebut nama Munif. "Nggak tahu, (tanyakan) Pak Munif," ujar Lilik Wijayanti Budi Utami. (rief)

Posting Komentar