Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : doc sidang korupsi BPPKAD Kab Gresik di Pengadilan Tipikor Surabaya. (Arief,memojatim)

Gresik-Memo. Tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Gresik melakukan pemanggilan pada tujuh pegawai dinas BPPKAD Kabupaten Gresik untuk diperiksa pada hari Senin (14/10). Pemanggilan ini sebagai tindak lanjut dari kasus pengembangan perkara korupsi pemotongan jasa insentif di Badan Pendapatan,  Pengelolaan,  Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik yang menyeret mantan Sekertaris sekaligus Plt Kepala (BPPKAD) Kab Gresik M Muchtar (sudah divonis) oleh Pengadilan Tipikor Surabaya.

Pemeriksaan diruang Pidsus Kejari Gresik berlangsung tertutup, dalam pemanggilan tersebut ada tujuh yang dipanggil. Namun, yang nampak memenuhi panggilan penyidik hanya enam orang pegawai BPPKAD Kabupaten Gresik Jawa Timur. Keenam pejabat dinas Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik yang hadir diantaranya Kabid dan Kabag, sementara mantan Kepala BPPKAD Andhy Hendro Wijaya tidak kelihatan.

"Yang datang hanya 6 orang yakni Kepala Badan, Kabag di BPPKAD dan yang satu mantan Kepala BPPKAD tidak datang,"ucap, salah satu penyidik Kejari Gresik yang meminta namanya jangan disebutkan pada media hari Senin (14/10).

Sementara hal yang sama juga disampaikan oleh petugas jaga Kejari Gresik Iqbal, "saya tidak tahu kepentungannya apa, saya hanya melihat 6 orang masuk ke ruang penyidik Pidsus sekitar pukul 09:00 Wib,"terangnya.

Sebelumnya, pihak Kejari Gresik berjanji akan menindak lanjuti dan terus mengembangkan perkara ini, sesuai amar putusan yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim saat persidangan.

Kasi Pidsus Andrie Dwi Subianto ditemui usai persidangan menyampaikan, kami akan kembangkan pada pihak-pihak terkait yang telah disebutkan oleh Majelis Hakim setelah inkrah.

"Masih ada waktu 7 hari untuk pikir-pikir, dalam 7 hari juga kami akan meminta pentunjuk pada pimpinan,"tutur, Kasi Pidsus Kejari Gresik, Andrie Dwi Subianto dikutip memojatim pada hari Kamis (12/9) lalu.

Masih kata Andrie Dwi Subianto, pengembangannya seperti yang disebutkan dalam putusan Majelis Hakim, ada Kepala Badan, semua ini atas perintah Kepala Badan.

"Putusan Majelis Hakim dalam pertimbangannya dilakukan sejak tahun 2014 saat itu Kepala Badan lama Yetty Sri Suparyati dan dilanjutkan Kepala Badan yang baru Andhy Hendro Wijaya sekarang menjabat Sekertaris Daerah. Putusan ini yang akan kami tindak lanjuti,"tegas, Andrie.

Seperti yang telah diberitakan memojatim, pada amar putusan yang dibaca secara bergantian oleh Majelis Hakim Dede Suryaman selaku Hakim Ketua bersama dua Hakim Anggota Lufsiana dan Emma Elyani pada hari Kamis (12/9) lalu menyatakan bahwa, potongan jasa insentif di Dinas BPPKAD Pemkab Gresik merupakan perbuatan berlanjut sejak tahun 2014 waktu itu Yetty Sri Suparyati selaku Kepala Badan (Kaban) selanjutnya diganti Andhy Hendro Wijaya pada tahun 2018 dan dilanjutkan lagi oleh terdakwa M Muchtar yang saat itu menjabat Plt Kepala BPPKAD.

"Besarnya potongan jasa insentif pada semua staf BPPKAD diberikan secara tunai dan disetorkan pada Kepala Bidang masing-masing. Setelah terkumpul uang tersebut disetorkan pada terdakwa waktu itu menjabat Sekertaris dan Plt Kepala BPPKAD,"ucap, Hakim Anggota Lufsiana dalam persidangan.

Lufsiana juga dalam pembacaan amar putusan mengungkapkan bahwa, uang hasil potongan itu dibagi-bagikan atau diberikan kepada Internal dan eksternal yakni, internal lingkungan Pemkab Gresik mulai dari Asisten I, Asisten II, Asisten III, Kabag Hukum, Kasubag Hukum, Kepala BKD, Sekda beserta Asistennya, Ajudan Bupati dan Wakil Bupati sementara untuk eksternal yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi pemotongan jasa insentif di Badan Pendapatan,  Pengelolaan,  Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik. 

"Mengadili terdakwa M. Muchtar  dengan hukuman penjara selama 4 tahun,"ucap, Hakim Ketua Dede Suryaman.

Tidak hanya itu,  terdakwa mantan Plt Kepala badan (PPKAD) Kabupaten Gresik, M Muchtar juga di denda 200 juta subsidair 2 bulan serta diwajibkan untuk membayar Uang Pengganti (UP) kerugian negara sebesar 2,1 Milyar.

Hakim juga menjelaskan, uang pengganti tersebut diberikan 1 bulan sejak putusan ingkrach, jika tidak mampu membayar maka asetnya akan disita dan dilelang untuk negara, bila tidak ada aset maka akan diganti pidana selama 6 bulan pidana.

"Bila tidak ada aset maka akan diganti kurungan pidana selama 6 bulan," jelas, Mejelis Hakim.

Hakim dalam putusanya, sependapat dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terdakwa terbukti melanggar Pasal 12 huruf f, juncto Pasal 18 ayat (1), huruf b, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP. (rief)

Posting Komentar