Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : doc sidang korupsi BPPKAD Pemkab Gresik di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya. (Arief,memojatim)

Gresik-Memo. Akhirnya Kepala Kejaksaan Negeri Gresik Pandoe Pramoekartika menetapkan Sekertaris Daerah (Sekda) Gresik, Andhy Hendro Wijaya sebagai tersangka terkait dugaan korupsi dana insentif di Dinas Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik pada hari Senin (21/10). 

Penetapan sebagai tersangka oleh kejaksaan tersebut usai melampaui sejumlah rangkaian proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan dua alat bukti yang cukup.

"Berdasarkan dua alat bukti yakni saksi dan barang bukti serta berdasarkan hasil putusan pengadilan Tipikor Surabaya, bahwa dalam perkara ini penyidik telah menetapkan inisial AHW  sebagai tersangka," terang, Kejari Gresik Pandoe Pramoekartika pada media hari Senin (21/10) dikutip memojatim. 

Pandoe mengungkapkan bahwa, telah dilakukan pemanggilan sebanyak 4 kali terhadap tersangka sebagai saksi, namun yang bersangkutan selalu mangkir. 

"Saya bilang mangkir karena tersangka tidak datang tanpa alasan yang jelas, penyidik telah mendatangi kantor dan rumahnya, tersangka tidak berada ditempat. Bahkan Bupati Gresik sendiri melalui suratnya menyatakan bahwa tersangka tidak ada perintah dinas luar,"ungkap, Pandoe.

Sekedar dikatahui pemeriksaan atas 7 orang pegawai BPPKAD Kabupaten Gresik ini sebagai tindak lanjut pengembangan atas terdakwa mantan Plt Kepala BPPKAD Kab Gresik, M Muchtar (sudah divonis) oleh Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya.

Pada amar putusan yang dibaca secara bergantian oleh Majelis Hakim Dede Suryaman selaku Hakim Ketua bersama dua Hakim Anggota Lufsiana dan Emma Elyani pada hari Kamis (12/9) lalu menyatakan bahwa, potongan jasa insentif di Dinas BPPKAD Pemkab Gresik merupakan perbuatan berlanjut sejak tahun 2014 waktu itu Yetty Sri Suparyati selaku Kepala Badan (Kaban) selanjutnya diganti Andhy Hendro Wijaya pada tahun 2018 dan dilanjutkan lagi oleh terdakwa M Muchtar yang saat itu menjabat Plt Kepala BPPKAD.

"Besarnya potongan jasa insentif pada semua staf BPPKAD diberikan secara tunai dan disetorkan pada Kepala Bidang masing-masing. Setelah terkumpul uang tersebut disetorkan pada terdakwa waktu itu menjabat Sekertaris dan Plt Kepala BPPKAD,"ucap, Hakim Anggota Lufsiana dalam persidangan.

Lufsiana juga dalam pembacaan amar putusan mengungkapkan bahwa, uang hasil potongan itu dibagi-bagikan atau diberikan kepada Internal dan eksternal yakni, internal lingkungan Pemkab Gresik mulai dari Asisten I, Asisten II, Asisten III, Kabag Hukum, Kasubag Hukum, Kepala BKD, Sekda beserta Asistennya, Ajudan Bupati dan Wakil Bupati sementara untuk eksternal yaitu ke Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi pemotongan jasa insentif di Badan Pendapatan,  Pengelolaan,  Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik. 

"Mengadili terdakwa M. Muchtar  dengan hukuman penjara selama 4 tahun,"ucap, Hakim Ketua Dede Suryaman.

Tidak hanya itu,  terdakwa mantan Plt Kepala badan (PPKAD) Kabupaten Gresik, M Muchtar juga di denda 200 juta subsidair 2 bulan serta diwajibkan untuk membayar Uang Pengganti (UP) kerugian negara sebesar 2,1 Milyar.

Hakim juga menjelaskan, uang pengganti tersebut diberikan 1 bulan sejak putusan ingkrach, jika tidak mampu membayar maka asetnya akan disita dan dilelang untuk negara, bila tidak ada aset maka akan diganti pidana selama 6 bulan pidana.

"Bila tidak ada aset maka akan diganti kurungan pidana selama 6 bulan," jelas, Mejelis Hakim.

Hakim dalam putusanya, sependapat dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terdakwa terbukti melanggar Pasal 12 huruf f, juncto Pasal 18 ayat (1), huruf b, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP. (rief)

Posting Komentar