Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : Doc sidang korupsi BPPKAD Pemkab Gresik di Pengadilan Tipikor Surabaya. (Arief,memojatim)

Gresik-Memo. Sekertaris Daerah (Sekda) Gresik Andhy Hendro Wijaya mantan Kepala Dinas BPPKAD Pemkab Gresik hingga saat ini pada hari Jumat (18/10) pukul 13:06 Wib belum juga hadir datang untuk penuhi panggilan penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik terkait pengembangan kasus perkara Operasi Tangkap Tangan (OTT) di dinas Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik.

Andhy Hedro Wijaya kembali mangkir dari panggilan ke tiga penyidik kejaksaan yang dikirim pada hari ini Jumat (18/10). Bila panggilan ketiga Sekda tidak datang maka pihak penyidik pidana khusus Kejaksaan Negeri Gresik akan melakukan pemanggilan paksa.

Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Gresik Pandoe Pramoekartika, kami telah kirim surat panggilan ketiga agar hadir pada meriksaan hari ini.

"Kalau besok (hari ini) tidak juga hadir memenuhi panggilan, maka akan dilakukan pemanggilan paksa,"tegas Kajari Gresik Pandoe Pramoekartika hari Kamis (17/10) dikutip memojatim.

Pandoe Pramoekartika menambahkan, pihaknya berharap Sekda Andhy Hendro Wijaya koperaktif sehingga pemanggilan terhadap yang bersangkutan sangat diperlukan untuk pengembangan dan untuk mencari tersangka baru.

"Kami berharap Sekda koperaktif," tuturnya.

Seperti yang telah diberitakan memojatim sebelumnya,

Sekedar dikatahui pemeriksaan atas 7 orang pegawai BPPKAD Kabupaten Gresik pada hari Senin (14/10) lalu sebagai tindak lanjut pengembangan atas terdakwa mantan Plt Kepala BPPKAD Kab Gresik, M Muchtar (sudah divonis) oleh Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya.

Pada amar putusan yang dibaca secara bergantian oleh Majelis Hakim Dede Suryaman selaku Hakim Ketua bersama dua Hakim Anggota Lufsiana dan Emma Elyani pada hari Kamis (12/9) lalu menyatakan bahwa, potongan jasa insentif di Dinas BPPKAD Pemkab Gresik merupakan perbuatan berlanjut sejak tahun 2014 waktu itu Yetty Sri Suparyati selaku Kepala Badan (Kaban) selanjutnya diganti Andhy Hendro Wijaya pada tahun 2018 dan dilanjutkan lagi oleh terdakwa M Muchtar yang saat itu menjabat Plt Kepala BPPKAD.

"Besarnya potongan jasa insentif pada semua staf BPPKAD diberikan secara tunai dan disetorkan pada Kepala Bidang masing-masing. Setelah terkumpul uang tersebut disetorkan pada terdakwa waktu itu menjabat Sekertaris dan Plt Kepala BPPKAD,"ucap, Hakim Anggota Lufsiana dalam persidangan.

Lufsiana juga dalam pembacaan amar putusan mengungkapkan bahwa, uang hasil potongan itu dibagi-bagikan atau diberikan kepada Internal dan eksternal yakni, internal lingkungan Pemkab Gresik mulai dari Asisten I, Asisten II, Asisten III, Kabag Hukum, Kasubag Hukum, Kepala BKD, Sekda beserta Asistennya, Ajudan Bupati dan Wakil Bupati sementara untuk eksternal yaitu ke Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi pemotongan jasa insentif di Badan Pendapatan,  Pengelolaan,  Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik. 

"Mengadili terdakwa M. Muchtar  dengan hukuman penjara selama 4 tahun,"ucap, Hakim Ketua Dede Suryaman.

Tidak hanya itu,  terdakwa mantan Plt Kepala badan (PPKAD) Kabupaten Gresik, M Muchtar juga di denda 200 juta subsidair 2 bulan serta diwajibkan untuk membayar Uang Pengganti (UP) kerugian negara sebesar 2,1 Milyar.

Hakim juga menjelaskan, uang pengganti tersebut diberikan 1 bulan sejak putusan ingkrach, jika tidak mampu membayar maka asetnya akan disita dan dilelang untuk negara, bila tidak ada aset maka akan diganti pidana selama 6 bulan pidana.

"Bila tidak ada aset maka akan diganti kurungan pidana selama 6 bulan," jelas, Mejelis Hakim.

Hakim dalam putusanya, sependapat dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terdakwa terbukti melanggar Pasal 12 huruf f, juncto Pasal 18 ayat (1), huruf b, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP. (rief)


Posting Komentar