Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : sidang perkara korupsi BPPKAD Kab Gresik di Pengadilan Tipikor Surabaya. (Arief,memojatim)

Gresik-Memo. Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gresik, Andhy Hendro Wijaya kembali tidak penuhi alias mangkir dari panggilan penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Gresik.

Mantan Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik Andhy Hendro Wijaya yang kini menjabat Sekertaris Daerah itu kembali mengabaikan panggilan Kejaksaan Negeri Gresik pada hari Rabu (16/10).

Kepala Kejaksaan Negeri Gresik Pandoe Pramoekartika menyatakan bahwa, pemanggilan Sekda sangat diperlukan untuk dimintai keterangannya, sebagai upaya pihak Kejaksaan dalam pengembangan dalam perkara korupsi pemotongan dana insentif di BPPKAD Kabupaten Gresik.

"Sejak terbitnya perintah Hakim Pengadilan Tipikor, kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 11 orang saksi yang semuanya merupakan pejabat dilingkup BPPKAD Gresik. Makanya, kehadiran Sekda Gresik sangat diperlukan untuk pengembangan dan mencari tersangka baru," tutur, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Gresik Pandoe Pramoekartika pada media hari Kamis (17/10) dikutip memojatim.

Masih kata Pandoe Pramoekartika, karena panggilan ke dua yang bersangkutan tidak datang pihaknya telah melakukan pemanggilan kembali besok Hari Jumat (18/10) untuk yang ke tiga kalinya. Saat ditanya alasan tidak hadirnya Andhy Hendro wijaya (Sekda), Pandoe Pramoekartika mengatakan, ada informasi sedang tugas luar kota.

"Namun, saat kita cek tidak ada surat perintah dinas keluar dari Pemkab Gresik. Untuk itu kami telah kirim surat panggilan ke tiga agar datang besok hari Jumat,"tegasnya.

Sekedar dikatahui pemeriksaan atas 7 orang pegawai BPPKAD Kabupaten Gresik ini sebagai tindak lanjut pengembangan atas terdakwa mantan Plt Kepala BPPKAD Kab Gresik, M Muchtar (sudah divonis) oleh Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya.

Pada amar putusan yang dibaca secara bergantian oleh Majelis Hakim Dede Suryaman selaku Hakim Ketua bersama dua Hakim Anggota Lufsiana dan Emma Elyani pada hari Kamis (12/9) lalu menyatakan bahwa, potongan jasa insentif di Dinas BPPKAD Pemkab Gresik merupakan perbuatan berlanjut sejak tahun 2014 waktu itu Yetty Sri Suparyati selaku Kepala Badan (Kaban) selanjutnya diganti Andhy Hendro Wijaya pada tahun 2018 dan dilanjutkan lagi oleh terdakwa M Muchtar yang saat itu menjabat Plt Kepala BPPKAD.

"Besarnya potongan jasa insentif pada semua staf BPPKAD diberikan secara tunai dan disetorkan pada Kepala Bidang masing-masing. Setelah terkumpul uang tersebut disetorkan pada terdakwa waktu itu menjabat Sekertaris dan Plt Kepala BPPKAD,"ucap, Hakim Anggota Lufsiana dalam persidangan.

Lufsiana juga dalam pembacaan amar putusan mengungkapkan bahwa, uang hasil potongan itu dibagi-bagikan atau diberikan kepada Internal dan eksternal yakni, internal lingkungan Pemkab Gresik mulai dari Asisten I, Asisten II, Asisten III, Kabag Hukum, Kasubag Hukum, Kepala BKD, Sekda beserta Asistennya, Ajudan Bupati dan Wakil Bupati sementara untuk eksternal yaitu ke Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi pemotongan jasa insentif di Badan Pendapatan,  Pengelolaan,  Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik. 

"Mengadili terdakwa M. Muchtar  dengan hukuman penjara selama 4 tahun,"ucap, Hakim Ketua Dede Suryaman.

Tidak hanya itu,  terdakwa mantan Plt Kepala badan (PPKAD) Kabupaten Gresik, M Muchtar juga di denda 200 juta subsidair 2 bulan serta diwajibkan untuk membayar Uang Pengganti (UP) kerugian negara sebesar 2,1 Milyar.

Hakim juga menjelaskan, uang pengganti tersebut diberikan 1 bulan sejak putusan ingkrach, jika tidak mampu membayar maka asetnya akan disita dan dilelang untuk negara, bila tidak ada aset maka akan diganti pidana selama 6 bulan pidana.

"Bila tidak ada aset maka akan diganti kurungan pidana selama 6 bulan," jelas, Mejelis Hakim.

Hakim dalam putusanya, sependapat dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terdakwa terbukti melanggar Pasal 12 huruf f, juncto Pasal 18 ayat (1), huruf b, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP. (rief)

Posting Komentar