Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : doc sidang korupsi BPPKAD Kab Gresik di Pengadilan Tipikor Surabaya. (Arief,memojatim)

Gresik-Memo. Buntut dari Pengembangan perkara kasus korupsi pemotongan jasa intensif di dinas BPPKAD Kabupaten Gresik penyidik panggil tujuh orang pegawai dan mantan pejabat di BPPKAD pada hari Senin (14/10) tadi pagi. Namun, dalam pemanggilan dari tujuh orang pegawai tersebut diketahui satu yang tidak memenuhi panggilan penyidik yakni, Andhy Hendro Wijaya.

Mantan Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik Andhy Hendro Wijaya yang kini menjabat sebagai Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gresik itu mangkir dari panggilan tim penyidik Kejaksaan Negeri Gresik.

Belum diketahui secara pasti alasan apa atas tidak hadirnya Andhy Hendro Wijaya terkait surat pemanggilan penyidik Kejari Gresik tersebut.

 "Yang datang hanya 6 orang yakni Kepala Badan, Kabag di BPPKAD dan yang satu mantan Kepala BPPKAD tidak datang,"terang penyidik pada media yang tidak mau namanya dicantumkan itu.

Dari info yang berhasil dirangkum oleh memojatim ke enam pegawai BPPKAD Kabupaten Gresik datang memenuhi panggilan penyidik sekitar pukul 09:00 Wib dan langsung memasuki ruang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Gresik.

Hingga pukul 12:00 Wib mantan Kepala BPPKAD Kab Gresik Andhy Hendro Wijaya masih tidak nampak penuhi panggilan penyidik.

Sekedar dikatahui pemeriksaan atas 7 orang pegawai BPPKAD Kabupaten Gresik ini sebagai tindak lanjut pengembangan atas terdakwa mantan Plt Kepala BPPKAD Kab Gresik, M Muchtar (sudah divonis) oleh Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya.

Pada amar putusan yang dibaca secara bergantian oleh Majelis Hakim Dede Suryaman selaku Hakim Ketua bersama dua Hakim Anggota Lufsiana dan Emma Elyani pada hari Kamis (12/9) lalu menyatakan bahwa, potongan jasa insentif di Dinas BPPKAD Pemkab Gresik merupakan perbuatan berlanjut sejak tahun 2014 waktu itu Yetty Sri Suparyati selaku Kepala Badan (Kaban) selanjutnya diganti Andhy Hendro Wijaya pada tahun 2018 dan dilanjutkan lagi oleh terdakwa M Muchtar yang saat itu menjabat Plt Kepala BPPKAD.

"Besarnya potongan jasa insentif pada semua staf BPPKAD diberikan secara tunai dan disetorkan pada Kepala Bidang masing-masing. Setelah terkumpul uang tersebut disetorkan pada terdakwa waktu itu menjabat Sekertaris dan Plt Kepala BPPKAD,"ucap, Hakim Anggota Lufsiana dalam persidangan.

Lufsiana juga dalam pembacaan amar putusan mengungkapkan bahwa, uang hasil potongan itu dibagi-bagikan atau diberikan kepada Internal dan eksternal yakni, internal lingkungan Pemkab Gresik mulai dari Asisten I, Asisten II, Asisten III, Kabag Hukum, Kasubag Hukum, Kepala BKD, Sekda beserta Asistennya, Ajudan Bupati dan Wakil Bupati sementara untuk eksternal yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi pemotongan jasa insentif di Badan Pendapatan,  Pengelolaan,  Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik. 

"Mengadili terdakwa M. Muchtar  dengan hukuman penjara selama 4 tahun,"ucap, Hakim Ketua Dede Suryaman.

Tidak hanya itu,  terdakwa mantan Plt Kepala badan (PPKAD) Kabupaten Gresik, M Muchtar juga di denda 200 juta subsidair 2 bulan serta diwajibkan untuk membayar Uang Pengganti (UP) kerugian negara sebesar 2,1 Milyar.

Hakim juga menjelaskan, uang pengganti tersebut diberikan 1 bulan sejak putusan ingkrach, jika tidak mampu membayar maka asetnya akan disita dan dilelang untuk negara, bila tidak ada aset maka akan diganti pidana selama 6 bulan pidana.

"Bila tidak ada aset maka akan diganti kurungan pidana selama 6 bulan," jelas, Mejelis Hakim.

Hakim dalam putusanya, sependapat dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terdakwa terbukti melanggar Pasal 12 huruf f, juncto Pasal 18 ayat (1), huruf b, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP. (rief)

Posting Komentar