Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : rombongan Komite IV DPD RI saat melakukan kunjungan kerja. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Menurunnya opini terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Kabupaten/Kota wilayah Jawa Timur mendapatkan perhatian khusus dari Komite IV DPD RI.

Pasalnya, sebanyak 18 anggota Dewqn Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Komite IV melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) pada hari Selasa (22/10) ke Badan Pengawas Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur yang ditempatkan disalah satu hotel di jalan raya Juanda Sidoarjo.

Kedatangan rombongan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI tersebut untuk mengetahui dan mendapat penjelasan secara langsung terkait temuan BPK RI yang ada di Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I BPK RI Tahun 2019. 

Ketua Komite IV DPD RI, Elviana menyampaikan, pihaknya ingin memperoleh masukan dan mendegarkan apa saja kendala yang dihadapi di setiap daerah. 

"Kita juga datang kesini untuk mencari penyebab permasalahan menurunnya opini BPK kepada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur dan Kalimantan Barat," terang, Ketua Komite IV DPD RI, Elviana usai rapat saat dikutip memojatim.

Masih kata Elviana, dirinya menginginkan dengan kedatangannya sebagai wakil daerah, APBN dapat digunakan dan berefek secara positif di daerah. 

"Dari hasil kunjungan ini nantinya kita akan mengeluarkan beberapa pertimbangan atau rekomendasi. Salah satunya adalah nantinya akan menjadikan hasil kunjungan ini sebagai bahan masukan dalam penyusunan pertimbangan DPD RI terhadap RUU APBN mendatang," ujarnya.

Sementara Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Harry Purwaka menjelaskan bahwa, ada tiga wilayah di Jawa Timur yang keuangan daerahnya mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). 

"Tiga wilayah tersebut adalah Kota Pasuruan, Pemkab Jember, dan Pemkab Tulungagung. Dan jumlah ini mengalami kenaikan dari pada tahun lalu,"ungkap Harry Purwaka. 

Ia menambahkan, pada tahun lalu di Propinsi Jawa Timur hanya ada dua daerah yang mendapat WDP, yaitu Sampang dan Lumajang. 

"Kita telah mengeluarkan rekomendasi terkait masalah tersebut. Sehingga diharapkan tiga daerah tersebut dapat segera memperbaiki keuangan daerahnya masing masing," pungkasnya.
(rief)

Posting Komentar