Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : doc, tiga terdakwa saat disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya di jalan raya Juanda Sidoarjo. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Kasus korupsi pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) di Pasar Larangan, Taman, dan Krian, Kabupaten Sidoarjo belum tuntas dan masih menyisahkan tersangka lain yang belum di eksekusi oleh penyidik Kejari Sidoarjo walau sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pasalnya, Korupsi berjamaah atas pembangunan proyek Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) di sejumlah Pasar di wilayah Kabupaten Sidoarjo tersebut akibat yang ditimbulkan adanya kerugian negara mencapai Rp 586.856.00 juta dana kucuran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017 itu menyeret nama Abdul Jafar dan sudah ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini masih bebas berkeliaran.

Sebelumnya, tiga terdakwa Abdul Manan, Ari Lukmanur pihak (swasta) dan Nur Achmad seorang PNS di Dinas Lingkungan Hidup yang bertindah sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam proyek tersebut dan ketiga terdakwa sudah divonis oleh Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya.

Dalam pengembangannya penyidik Kejari Sidoarjo juga sudah menetapkan Abdul Jafar PNS di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersian (DLHK) Kabupaten Sidoarjo sebagai tersangka dalam kasus ini. Namun, nasib Abdul Jafar tidak se sengsara tiga pelaku lainnya yang sudah menjalani hukuman sebagaimana mestinya, terbukti hingga saat ini Abdul Jafar walau sudah menyandang satatus tersangka masih bebas berkeliaran dan menghirup udara segar.

Kasi Intelejen Kejari Sidoarjo, Idham Kholik saat dikonfirmasi memojatim prihal perkembangan tersangka Abdul Jafar pada hari Jumat (20/9) lalu menyampaikan, "Abdul Jafar sudah ditetapkan tersangka dan sedang diselesaikan pemberkasannya,"jawab, Kasi Intelejen, Idham Kholik pada memojatim.

Eronisnya jawaban Kasi Intelejen ini sama seperti jawaban Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Sidoarjo, Roschida satu bulan lalu saat menyidangkan kasus ini di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Lebih jauh masih terkait lambatnya perkembangan tersangka Abdul Jafar Idham menambahkan, "setiap surat perintah pasti ada usianya, sayangnya deadline penyidik tidak secepat deadline terbitnya koran apalagi online,"jelasnya.

Namun, Kasi Intelejen Idham Kholik juga menegaskan, ia akan membawa dan disampaikan pada saat rapat pimpinan.

"Terimakasi banyak advice nya, akan saya bawa di rapat pimpinan," pungkasnya.

Sebelumnya, pada sidang kasus korupsi proyek pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) di di Kabupaten Sidoarjo yakni, Pasar Larangan, Pasar Taman, dan Pasar Krian hari Jumat (15/2/2019) lalu di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya. Mejelis Hakim menilai proses pemeriksaan saksi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo harus dievaluasi lagi.

Hakim menilai seharusnya dalam perkara ini tidak cukup hanya 3 terdakwa yang bertanggung jawab terkait korupsi proyek pembangunan tiga TPST tersebut. Sehingga, dalam persidangan Hakim menyatakan, ini pengadilan tempat mencari keadilan sesungguhnya, jangan sampai hukum itu tajam ke bawa tumpul diatas, sambil melihat kearah Jaksa Penuntut Umum.

"Jangan sampai hukum itu tajam ke bawah tumpul diatas,"tegas, Hakim Anggota, Jhon Dista dalam persidangan.

Lebih jauh Jhon Dista menambahkan, meminta Jaksa untuk mengevaluasi kembali perkara korupsi yang merugikan uang negara sebesar Rp586.856.000 itu.

"Dievaluasi lagi ini perkara, jangan sampai orang yang seharusnya ikut bertanggung jawab tidak bertanggung jawab," pintanya, pada Jaksa Penuntut Umum.

Masih lanjut Jhon Dista mengatakan, kalau bicara proyek dasar hukumnya ada yaitu Peraturan Perisiden (Perpres) terhadap barang dan jasa, disitu jelas apa tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), apa tugas pokok Konsultan, apa tugas pokok Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).

Sementara Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosiawan juga mepertanyakan adanya pemalsun tanda tangan di dokumen-dokumen perusahaan pelaksana proyek. Itu yang menandatangani dokumen terkait perusahaan 2006 siapa?.

"Nanti itu yang memalsukan dokumen biar tau siapa yang memalsukan, itu sudah pidana itu,"terang, Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosianwan dalam persidangan.

Ditempat yang sama Jaksa Penuntut Umum, Roschida enggan menjawab saat dikonfirmasi terkait adanya perintah Hakim untuk mengevaluasi kembali para saksi. "Langsung ke Kasi Pidsus saja ya Pak Adi,"singkatnya.

Sekedar diketahui dalam kasus ini, 
menyeret Abd Manan, Nur Achmad, dan Ari Lukmanu sebagai terdakwa dan sudah di vonis oleh Pengadilan Tipikor.
Selain penyidik Pidsus Kejari Sidoarjo juga telah memeriksa enam saksi yakni, mantan Kadis DLHK Sidoarjo Bahrul Amiq, Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Konsultan Perencanaan, Pengawas Konsultan Perencanaan, Pejabat Pengadaan dan kuasa Bendahara Umun Daerah.

Kasus ini bermula dari adanya proyek pembangunan TPST yang didanai dari APBD tahun 2017 namun dalam pelaksanaanya tidak tuntas. Kemudian proyek dikerjakan kembali atau diselesaikan pada tahun 2018.
Padahal jelas ketentuannya bahwa proyek APBD harus diselesaikan pada tahun yang sama. (rief)



Posting Komentar