Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : dua saksi ahli dari terdakwa saat persidangan di Pengadilan Tipikor. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Sidang lanjutan kasus korupsi PDAM Maja Tirta Mojokerto Kota kembali disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya hari Jumat (20/9). Agenda sidang dengan menghadirkan dua saksi ahli dari terdakwa Trisno Nurpalupi selaku mantan Dirut PDAM Maja Tirta dan rekanan Dirut PT Chirstmalis Arta Surabaya, Maju Sitorus.

Dua saksi ahli yang dihadirkan oleh pihak terdakwa yakni, Prof Dr.Nur Basuki Minarno, SH.M.Hum, Dosen Hukum Pidana (Unair) dan Adi Setiawan Direktur PDAM Jember.

Dalam persidangan yang digelar diruang Cakra dengan Hakim Ketua I Wayan Sosiawan itu, hanya mempertanyakan seputaran pengelolahan dan tata usaha keuangan BUMN atau BUMD dalam prinsip keuangan negara dari tim penasehat hukum terdakwa kepada saksi.

Ahli menyampaikan pandangannya terkait penyertaan modal tidak sesuai dalam persidangan menyampaikan, dalam tata kelola suatu perusahaan daerah sesuai Permendagri nomor 2 tahun 2007 tentang setruktur PDAM Direksi berkewajiban mendiskusikan dan mengatur yang diinginkan oleh direksi dan managemen disesuiakan dengan kondisi perusahaan tersebut.

"Mulai tahun 2008 hingga sekarang kondisi PDAM Kota itu sakit kemudian menjadi kurang sehat,"terang, ahli Adi Setiawan.

Sementara saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kota Mojokerto Gede Andri memaparkan, ada itikat jahat di kasus PDAM Maja Tirta, bahwa sejak tahun 1996 hingga 2015 mendapat penyertaan modal. Sudah ada dana ke PDAM Mojokerto dari 2015 hingga 2016 yang nilainya signifikan namun tidak dibuatkan pelaporan direksi terkait pengadaan barang dan jasa. Padahal Perda sendiri menjelaskan bahwa PDAM tunduk pada Perpres No 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa.

"Menurut ahli apakah temuan ini bukan niatan jahat?,"tegas Jaksa Gede Adri dalam persidangan dan ahli menjawab, melanggar tidaknya bagaimana, ini peraturan direksinya tidak ada sedang Perpresnya tidak berlaku dalam peraturan direksi.

Lebih jauh saat JPU Kejari Kota Mojokerto, Putu Agus mempertanyakan soal bagaiamana bila tidak ada peraturan direksi, apakah Perpres No 54 tahun 2010 bisa digunakan? ahli menjawab, bisa.

"Bagaimana bila peraturan direksi tidak ada, apakah Prepres No 54 tahun 2010 bisa digunakan?,"tanyak Jaksa Putu Agus dan dijawab bisa oleh Nur Basuki Minarno selaku saksi ahli yang dihadirkan oleh pihak terdakwa.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, perkara korupsi PDAM Maja Tirta Kota Mojokerto pihak Kejari Kota Mojokerto  mendapat ada tiga modus yang dilakukan Trisno Nurpalupi saat melakukan praktik korupsi terhadapan pengelolaan keuangan PDAM Mojokerto.

Modus pertama pernyertaan modal Pemkot untuk PDAM tahun 2013-2015 tidak sesuai dengan peruntukannya. Selanjutnya yang kedua dana kas PDAM tahun anggaran 2013-2017 digunakan tanpa persetujuan Walikota Mojokerto dan Dewan Pengawas, ketiga melakukan pembelian bahan kimia untuk PDAM Maja Tirta tanpa melalui proses pengadaan atau lelang sehingga ada dugaan mark up anggaran yang mengakibat adanya kerugian negara senilai Rp 1 miliar. (Arief)

Posting Komentar