Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : saksi ahli saat memberikan pendapat keahlianya saat persidangan. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Terdakwa mantan Kepala Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, Syamsul Hadi kembali di sidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya pada hari Kamis (26/9). Sidang yang digelar diruang Cakra dengan Dede Suryaman selaku Hakim Ketua menghadirkan empat saksi ahli dari Kejaksaan Negeri Bojonegoro.

Empat saksi ahli yang dihadirkan yakni, Priya, Siswoyo, Adzam dan Riawan. Dalam memberikan pandangan dan pendapat ke masing-masing ahli diberikan kesempatan secara bergantian untuk menjelaskan sesuai keilmuannya. 

Dalam persidangan Majelis Hakim juga memberikan kesempatan pada terdakwa Syamsul Hadi untuk bertanya pada saksi ahli terkait prihal seputaran Hukum Tindak Pidana Korupsi serta hal kerugian negara. Namun, terdakwa Syamsul Hadi tidak melakukan pertanyaan, tapi lebih cenderung menyalahkan pendapat atau keterangan saksi ahli sehingga berkali-kali Hakim Ketua Dede Suryaman menegur dan memperingati terdakwa.

"Jadi yang disampaikan ahli didepan penyidik yang bapak sampaikan berupa melayani berupa komentar atau tanggapan,"tegas, Hakim Ketua Dede Suryaman memperingati terdakwa.

Terdakwa Syamsul Hadi dalam persidangan menyatakan, kalau terjadi pelanggaran yang mengakibatkan kerugian negara, disini tidak satupun yang menyebutkan dipenjara. Sanksinya hanyalah mengembalikan kerugian negara dan yang terberat sanksinya pecat itu saja.

"Tidak ada satupun yang berbunyi harus dipenjara, sanksinya hanya mengembalikan kerugian negara atau pecat itu saja,"dalih, terdakwa Syamsul Hadi, sontak apa yang menjadi argumen terdakwa membuat Majelis dan tim JPU yang di kordinatori Jaksa, Dekri Wahyudi itu tersenyum sambil menahan tawanya dalam persidangan.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, Kasus korupsi ini diungkap oleh Kejari Bojonegoro dengan menetapkan Syamsul Hadi sebagai terdakwa.

Tidak hanya itu, Aset milik Syamsul Hadi berupa tanah dan bangunan cafe seluas 1300 meter persegi disita oleh penyidik Pidsus Kejari Bojonegoro sebagai jaminan uang pengganti kerugian negara yang dikorupsi. Aset tersebut diduga didapat dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukannya.

Dalam menjalankan aksinya terdakwa Syamsul Hadi selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, diduga telah melakukan penyimpanan mengenai penyusunan anggaran belanja biaya khusus pemeriksaan atau pengawasan pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang tidak didukung analisis satuan biaya dan tidak mengacu pada standar biaya  umum dan pembayaran biaya khusus pemeriksaan atau pengawasan yang bertentangan dengan undang-undang. (arief)

Posting Komentar