Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : dua terdakwa saat disidangkan di Pengadilan Tipikor Suraabaya. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Ngemplang bantuan dana hibah ratusan juta, mantan Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar, Edy Nurhidayat dan Nurrochim Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Al Hikmah periode 2013-2015 kembali disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Sidang yang diketuai Dede Suryaman selaku Hakim Ketua itu digelar di ruang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya. Dalam persidangan dua terdakwa Edy Nurhidayat dan Nurrochim duduk dikursi pesakitan secara berdampingan, dihadapan Majelis Hakim kedua terdakwa mengakui bersalah dan perbuatannya tidak dibenarkan oleh hukum.

"Saya bersalah dan tidak dibenarkan yang mulia,"ucap, Edy Nurhidayat dengan suara tersendak.

Selain itu, terdakwa Edy Nurhidayat juga mengungkapkan, ada uang sisa dari permohonan melalui proposal dan dibagi dua dengan pihak Koperasi.

Sedangkan saat Hakim Anggota Lufsiana menanyakan tentang uang Rp 100 juta yang dibagi-bagikan oleh terdakwa ke sejumlah pihak, terdakwa mengamini hal tersebut. Namun, dalam persidangan tidak disebutkan secara detail hanya disebutkan dana mengalir 
ke Provinsi Rp 7 juta dan Kepala Dinas Koperasi Rp 5 juta.

"Lalu yang saudara kasihkan ke Provinsi Rp 7 juta dan Kepala Dinas Koperasi Rp 5 juta ada gak?,"tanyak Hakim Anggota, Lufsiana pada terdakwa dan dijawab ada yang mulia.

Sementara, Jermias Martinus Martis selaku Penasehat Hukum (PH) terdakwa Nurrochim menanggapi fakta persidangan yang menyebutkan ada aliran dana ke Provinsi dan Kepala Dinas Koperasi menyatakan, itu ada catatan dari terdakwa Edy Nurhidayat yang tidak diketahui klain saya yakni Nurrochim.

"Ada catatan dari si Edy (terdakwa), catatan-catatan itulah tertera Kepala Dinas Koperasi dan Provinsi. Cuman, dalam persidangan tidak muncul apakah dana itu diterima atau tidak, tapi sudah dikembalikan saat penyidikan di Polres Blitar,"papar, Jermias Martinus Martis saat ditemui memojatim usai persidangan.

Lebih jauh Jermias menambahkan, tadi dalam persidangan Majelis Hakim menghendaki keterbukaan, apakah rill atau tidak dalam kondisi yang sebenarnya bahwa ada tertera Kepala Dinas Koperasi Jatim.

"Tertera diberikan kepada Kepala Dinas Koperasi Provinsi Jatim. Itu nama institusi, tapi nama gak ada. Ini berarti jadi tanda tanya besar, Majelis juga mengatakan bisa jadi gratifikasi yakni pemberian uang ke pihak ke tiga,"ungkap, Jermias.

Diketahui perkara korupsi dana hibah revitalisasi Pasar Tumpang berhasil diungkap oleh Polres Blitar setelah terbit hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim yang menyebutkan ada kerugian negara senilai Rp 302.302.565, (tiga ratus dua juta tiga ratus fua ribu lima ratus enam puluh lima rupiah). (rief)

Posting Komentar