Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : doc Kasi Pidsus Tanjung Perak, Dimaz Atmadji (arief,memojatim)

Surabaya-Memo. Korupsi dana hibah Jaringan Aspirasi Masyarakat (Jasmas) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tahun anggaran 2016. Kejaksaan Negeri Tanjung Perak terus mendalami dan memeriksa beberapa saksi.

Usai menetapkan tiga legislator DPRD Surabaya yakni, Syaiful Aidy, Ratih Retnowati dan Dini Rijanti beberapa waktu lalu. Kini penyidik memeriksa staf Ratih Retnowati dan Dini Rijanti pada hari Jumat (13/9) siang dikantor Kejaksaan Tanjung Perak.

Pemeriksaan atas kedua staf mantan anggota dan anggota DPRD Surabaya Dini Rijanti dan Ratih Retnowati tersebut dibenarkan oleh Kasi Pidsus, Dimaz Atmadji, kali ini giliran dua orang yang bertugas sebagai staf di sekertariat DPRD Surabaya diperiksa oleh penyidik.

"Benar, hari ini jadwal pemeriksaan staf dari tersangka Ratih Retnowati dan Dini Rinjani,"terang, Dimaz Atmadi hari Jumat (13/9).

Disinggun terkait apa pemeriksaan dua saks ini, Dimaz menambahkan, pemeriksaan terhadap saksi ini atas tersangka Ratih dan Dini Rinjani tidak jauh berbeda dengan tersangka yang lain.

"Masih terkait proposal, normatiflah," pungkasnya.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, Kejari Tanjung Perak telah menetapkan enam tersangka anggota DPRD Surabaya dan menahannya di cabang rutan klas I Surabaya Kejati Jatim.

Keenam tersangka itu diantaranya anggota DPRD Surabaya Ratih Retnowati serta lima mantan anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019 yakni Sugito, Syaiful Aidy, Dini Rijanti Darmawan dan Binti Rochma.

Ada juga pihak swasta sebagai pelaksana proyek yaitu Agus Setiawan Tjong yang sudah divonis selama 6 tahun penjara.

Agus Setiawan Tjong merupakan pelaksana proyek pengadaan terop, kursi, meja, dan sound system pada 230 RT di Surabaya.

Dari hasil audit BPK, Proyek pengadaan program Jasmas tersebut bersumber dari APBD Pemkot Surabaya, tahun 2016 dan merugi hingga Rp 5 miliar akibat adanya selisih angka satuan barang yang dimainkan oleh Agus Setiawan Tjong.

Informasi yang dihimpun, program Jasmas ini merupakan produk dari sejumlah oknum DPRD kota Surabaya yang telah diperiksa penyidik. Tanpa peran ke enam sang legislator itu, program Jasmas dalam bentuk pengadaan ini tidak akan terjadi.

Penyimpangan dana hibah ini bermodus pengadaan. Ada beberapa pengadaan yang dikucurkan oleh Pemkot Surabaya, diantaranya untuk pengadaan terop, kursi Chrom, kursi plastik, meja, gerobak sampah, tempat sampah dan sound system

Sebelumnya, dalam persidangan perkara korupsi dana hibah Pemkot Surabaya dengan terdakwa Agus Setiawan Tjong di Pengadilan Tipikor Surabaya, hakim mencium ada keterlibatan pejabat Pemkot Surabaya sehingga saar persidangan hakim meminta JPU untuk mengembangkan kembali kasus yang merugikan negara miliaran itu. (rief)


Posting Komentar