Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : terdakwa M Muchtar saat diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Sidang agenda pembacaan putusan kasus korupsi pemotongan jasa insentif Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik hari Kamis (12/9) kembali digelar diruang Cakra di Pengadilan Tipikor Surabaya. Surat putusan yang dibacakan secara bergantian oleh Dede Suryaman selaku Hakim Ketua dan dua Hakim Anggota Lufsiana serta Emma Elyani.

Majelis Hakim menyampaikan, terdakwa
terbukti melakukan tindak pidana korupsi pemotongan jasa insentif di Badan Pendapatan,  Pengelolaan,  Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik. 

"Mengadili terdakwa M. Muchtar  dengan hukuman penjara selama 4 tahun,"ucap, Hakim Ketua Dede Suryaman dikutip memojatim hari Kamis (12/9).

Tidak hanya itu,  terdakwa mantan Plt Kepala badan (PPKAD) Kabupaten Gresik, Muchtar juga di denda 200 juta subsidair 2 bulan serta diwajibkan untuk membayar Uang Pengganti (UP) kerugian negara sebesar 2,1 Milyar.

Hakim juga menjelaskan, uang pengganti tersebut diberikan 1 bulan sejak putusan ingkrach, jika tidak mampu membayar maka asetnya akan disita dan dilelang untuk negara, bila tidak ada aset maka akan diganti pidana selama 6 bulan pidana.

"Bila tidak ada aset maka akan diganti kurungan pidana selama 6 bulan," jelas, Mejelis Hakim.

Hakim dalam putusanya, sependapat dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terdakwa terbukti melanggar Pasal 12 huruf f, juncto Pasal 18 ayat (1), huruf b, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP. 

"Pemotongan jasa insentif di BPPKAD ini merupakan kejadian berlanjut dan telah berlangsung sejak tahun 2014 waktu itu kepala Kaban di jabat oleh Yetty Sri Suparyati dan diteruskan secara berlanjut oleh Kepala Kaban Andhy Hendro Wijaya dan diteruskan oleh terdakwa.  Bahwa pemotongan itu dilakukan tidak memiliki dasar hukum, " tegas, Hakim Anggota Lufsiana saat membacakan amar putusan. 

Sebelumnya pada fakta persidangan dalam kasus korupsi pemotongan dana insentif BPPKAD Pemkab Gresik dengan terdakwa mantan Sekertaris juga Plt Kepala Badan Pendapatan Pengelolahan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik, M Muchtar terungkap bahwa aliran dan pemotongan dana insentif tersebut mengalir ke sejumlah pejabat yakni, Bupati, Wakil Bupati, Asisten I, Asisten II, Asisten III, Kabag Hukum, Kasubag Hujum, Sekda, Kepala BKD, dan Ajudan Wabup dan Ajudan Bupati.

Sedangkan terdakwa M. Muchtar berhasil diamankan oleh tim Kejaksaan Negeri Gresik beserta Barang Bukti (BB) berupa uang tunai senilai Rp 537.152.339 yang merupakan hasil potongan dana intestis dari jasa pungut di BKPPAD Gresik dan dijerat dengan Pasal 12 huruf e 12 huruf f Undang-undang Tipikor No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2001.(rief)

Posting Komentar