Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : Kapolres Bojonegoro AKBP Ary Fadli saat menunjukan tersangka dan barang bukti. (Arief,memojatim)

Bojonegoro-Memo. Mantan Kepala Desa Pragelan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro ditahan Polres Bojonegoro, pada hari Kamis (12/9). Tersangka Totok Sudarmanto (55) mantan Kepala Desa Pragelan priode 2011-2016 itu ditetapkan sebagai tersangka karena diduga telah melakukan tindak pidana korupsi anggaran Dana Desa (DD) tahun 2016.

Hal tersebut diungkap pihak penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Bojonegoro setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku dan langsung ditetapkan tersangka usai didapat cukup alat bukti.

Kapolres Bojonegoro AKBP Ary Fadli  menyampaikan, dugaan penyelewengan yang dilakukan oleh tersangka dengan modus membuat laporan pertanggung jawaban yang dibuat sendiri, dengan menggunakan atau membelanjakan uang anggaran DD tidak sesuai rencana penggunaan sesuai Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

"modus tersangka membuat laporan pertanggung jawaban yang dibuat sendiri, dengan menggunakan atau membelanjakan uang anggaran DD tidak sesuai rencana penggunaan sesuai APBDes,"ucap, Kapolres Bojonegoro AKBP Ary Fadli dihalaman Mapolres dikutip memojatim hari Kamis (12/9).

Lebih jauh Kasat Reskrim AKP Rifaldhy Hangga Putra menambahkan, penyidik menemukan anggaran yang tidak sesuai penggunaanya sehingga menimbulkan kelebihan pembayaran disejumlah kegiatan dengan rincian, pembangunan gedung TK, gedung Paud di Dusun Bluru sebesar Rp 10 juta, pembangunan gedung PKK Desa Pragelan Rp 55 juta, pembangunan kantor desa lanjutan Rp 33 juta, pembangunam MCK Rp 13 juta, dan rehab jembatan Dusun Pragelan Rp 42 juta. 

"Dari sejumlah kegiatan yang di mark up tersangka mengambil keuntungan hingga Rp 156 juta,"ungkap Kasat Reskrim AKP Rifaldhy.

Selain itu, tersangka juga mengambil alih kewenangan pengelolaan keuangan yang seharusnya menjadi kewenangan bendahara desa, dan tersangka menggunakan keuangan yang ada tidak sesuai dengan rencana kegiatan yang dibuat dan disahkan oleh pihak Kecamatan. 

Akibat perbuatanya pelaku dikenakan Pasal 2 dan 3 Undang - Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana kurungan penjara minimal 4 tahun hingga maksimal 20 tahun.

Posting Komentar