Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : lima saksi saat memberikan keterangan, petugas ukur BPN Sidoarjo, Susianto pakai kaca mata. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Sidang lanjutan Perkara korupsi Pungutan Liar (Pungli) Kepala Desa (Kades) Kedungpandan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, dengan terdakwa Nur Aini terkait kepengurusan peta bidang lahan tanah tambak milik Hj. Kartini warga Telocor Sidoarjo kembali disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya hari Rabu 28 Agustus 2019.

Sidang yang digelar diruang Cakra tersebut dengan Hakim Ketua Cokorda Gede, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Sidoarjo, Wachid menghadirkan lima orang saksi yakni 1. Petugas ukur BPN Sidoarjo Susianto, 2. Sekdes Abdul Manaf, 3. Sutrisno, 4. Hadi dan 5. Digdo mantan Sekdes.

Saksi dari BPN Sidoarjo Susianto mendapat teguran keras dari Hakim Anggota Jhon Dhista, karena berbelit belit dalam memberikan kesaksian. Susianto mengaku awalnya tidak mau melakukan pengukuran tapi akhirnya mengerjakan pengukuran lahan Hj. Kartini secara illegal menggunakan alat dari kantor BPN Sidoarjo.
"Sudahlah tidak usa disebutkan lagi tidak mau, faktanya Bapak (Susianto) sudah melaksanakan pengukuran menggunakan alat dari kantor dan perbuatan itu yang merugikan negara," tegas, Hakim Anggota Jhon Dhista dalam persidangan.

Pesan Jhon Dhista, ke Susianto perbuatan penyalaguanaan wewenang yang merugikan Negara, harap disampaikan ke teman-temanya di BPN agar tidak lagi melakukan kegiatan yang juga merugikan masyarakat. Karena pengukuran yang dilakukan secara tidak formal dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan yang seharusnya resmi namun karena saat itu tidak resmi dilakukan pengukuran.

"Dalam teorinya BPN pernah bilang pengurusan tidak ada bayar, perakteknya kita lihat dalam persidangan kali ini ada perputaran uang yang diterima petugas ukur," pungkasnya.

Diakhir kesaksian Susianto mengatakan dirinya diberi uang oleh Ajib (infonya petugas BPN dari Pasuruan) sebesar Rp 6 Juta rupiah untuk melakukan pengukuran tanah Hj. Kartini seluas kurang lebih 10 Hektar.

Sementara itu Terdakwa Kades Nur Aini ketika diberi hak bertanya dalam persidangan, mengungkapkan fakta baru jika sebenarnya dirinya sudah berupaya mengembalikan uang pungli Rp 30 juta rupiah ke Hj. Kartini dan uang itu yang membawa Abdul Manaf namun ditolak oleh Hj. Kartini. Karena ditolah dikembalikan ke Kades.

Terdakwa Nur Aini mengatakan yang mengurus peta bidang atau sertifikat Hj Kartini adalah Ajib namun sayangnya Ajib sudah meninggal. Dan Nur Aini tidak memaksa dan menjanjikan pengurusan sertifikat Hj. Kartini.

Pada sidang sebelumnya, terdakwa Nur Aini didakwa dengan pasal 2 pasal 3 dan pasal 12 serta pasal 11 Undang-Undang Tipikor oleh Jaksa Penutut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo.(rief)

Posting Komentar