Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : saksi saat memberikan keterangan di Pengadilan Tipikor Surabaya. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Sidang dalam perkara korupsi dana honorarium Inspektorat Kabupaten Bojonegoro kembali disidangkan. Kali ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Bojonegoro menghadirkan dua saksi dari Inspektorat yang terdiri dari Pejabat Pembuat Penyelenggara Teknis (PPTK) Reza dan Widya selaku Kabag Keuangan atas terdakwa mantan Kepala Inspektorat Pemkab Bojonegoro, Syamsul Hadi di Pengadilan Tipikor Surabaya hari Kamis (15/8) diruang Cakra.

Dalam persidangan kedua saksi ditanyai seputaran surat tugas dan Surat Perintah Kerja (SPK), serta tugas dan fungsi para saksi oleh Majelis Hakim yang di ketuai oleh Dede Suryaman selaku Hakim Ketua.

Saksi mengungkapkan, bahwa penyimpanan mengenai penyusunan anggaran belanja biaya khusus, pemeriksaan atau pengawasan pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) itu diketahui dan atas perintah terdakwa. Selain itu saksi menyebut banyak tugas dan pekerjaan yang tumpang tindih. Namun, oleh terdakwa Syamsul Hadi langsung dibantah, kita Inspektorat menggunakan anggaran berbasis kinerja didalam anggaran berbasis kinerja itu tidak ada tumpang tindih

"Dalam anggaran berbasis kinerja itu tidak ada anggaran tumpang tindih,"bantah, terdakwa Syamsul Hadi.

Ditemui usai persidangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Dekrik Wahyudi saat dikonfirmasi keterangan saksi banyak dibantah oleh terdakwa menyampaikan, itu hak terdakwa dalam persidangan. Untuk keterangan saksi kan sudah disumpah, jadi kita sebagai penuntut umum kita mengacu pada keterangan saksi yang disumpah itu.

"Itu hak terdakwa dalam persidangan, tapi finishing terakhir tetap yang menentukan terdakwa,"ucap Dekri Wahyudi pada memojatim.

Mantan Kepala Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, Syamsul Hadi diadili setelah pihak Kejari Bojonegoro berhasil mengungkap penyalagunaan kewenangan dalam pelaksanaan kegiatan audit internal Inspektorat tahun anggaran 2015-2017 dengan nilai kerugian negara  Rp 1.7 miliar lebih.

Terdakwa Syamsul Hadi didakwa Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20  tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, untuk hukuman primair.

Sementara dalam dakwaan subsidiair terdakwa didakwa dengan Pasal 3 jo Pasal 18 No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai diubah dan ditambah Undang-Undang RI No 20 tahun 2001 tentang perubahan No 31 tahun 1999 pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (rif)

Posting Komentar