Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : terdakwa Kades Kedungpandan, Nur Aini saat duduk dikursi pesakitan. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Perkara korupsi Pungutan Liar (Pungli) yang menyeret Kepala Desa (Kades) Kedungpandan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Nur Aini terkait kepengurusan Sertifikat lahan tanah tambak milik Hj. Kartini warga Telocor Sidoarjo kembali disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya hari Rabu (21/8).

Sidang yang digelar diruang Cakra tersebut dengan Hakim Ketua Cokorda Gede, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Sidoarjo, Wachid menghadirkan saksi yakni Hj. Kartini.

Dalam persidangan saksi menerangkan bahwa, saksi membeli tambak tersebut sejak tahun 2005-2006 kepada orang Pasuruan dengan berjalannya waktu saksi ingin mengubah dokumen kepemilikan tambak tersebut ke Sertifikat. 

Selanjutnya, saksi menguruskan melalui Kades Kedungpandan, terdakwa Nur Aini dan terdakwa mengarahkan saksi untuk diurus Peta Bidang sambil memintah sejumlah uang puluhan juta. Setelah itu ditunggu-tunggu sampai beberapa bupan tidak kunjung selesai hingga sampai dilaporkan ke yang berwajib.

"Yuk tambak riko urusno Peta Bidang ae cek gak ono seng otek-otek (mbak tambak kamu uruskan Peta Bidang saja biar tidak ada yang mengganggu)," ungkap, saksi Hj.Kartini sambil menirukan ucapan terdakwa saat itu.

Selain itu saksi juga mengungkapkan awalnya ia melaporkan tentang pengurasakan lahan tambak miliknya seluas 10 hektar itu ke Mapolresta Sidoarjo. Namun, kata polisi tidak ada bukti yang kuat untuk menjerat Kasum yang diduga adalah otak dari pelaku pengurasakan tersebut, malah laporan itu berganti ke pungutan liar yang dilakukan terdakwa Nur Aini.

Ditemui usai persidangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Sidoarjo, Wachid menyatakan, terdakwa Nur Aini dalam perkara ini dalam dakwaanya di dakwa pasal 2 pasal 3 dan pasal 12 serta pasal 11 Undang-Undang Tipikor.

"Terdakwa didakwa pasal berlapis yakni, pasal 2 pasal 3 dan pasal 12 serta pasal 11 Undang-Undang Tipikor,"pungkasnya.
 (rif)


Posting Komentar