Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : kedua terdakwa saat menjalani sidang pertamanya di Pengadilan Tipikor Surabaya. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Ngemplang bantuan dana hibah ratusan juta mantan Komisioner Bawaslu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar, Edy Nurhidayat diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya pada hari Kamis (15/8). Edy Nurhidayat dijadikan terdakwa dalam perkara korupsi bantuan dana hibah yang dikucurkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementrian Koperasi dan UKM tahun anggaran 2015 sebesar Rp 900 juta dengan peruntukan revitalisasi Pasar Tumpang, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar tersebut tidak sendiri melainkan bersama Nurrochim (Berkas berbeda) selaku Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Al Hikmah periode 2013-2015.

Namun, sidang dengan agenda dakwaan tersebut Edy Nurhidayat sebagai saksi atas terdakwa Nurrochim. Nampak, keduanya berjalan beriringan memasuki ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya di jalan raya Juanda Sidoarjo guna menjalani persidangan mendengarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Blitar, Samsul.

Dalam amar dakwaan disebutkan, dua terdakwa masing-masing mempunyai peran yang berbeda Nurrochim sebagai Ketua Tim Pembangunan Revitalisasi Pasar Tradisional Tumpang dan Edi Nurhidayat selaku Ketua Pengawas Koperasi Serba Usaha (KSU) Al Hikmah.

"Bahwa akibat perbuatan terdakwa Nurrochim bersama saksi (Edy Nurhidayat) negara telah dirugikan sebesar Rp 302.302.565 juta rupiah,"ucap JPU Samsul dihadapan Majelis Hakim Ketua Dede Suryaman dikutip memojatim Kamis (15/8).

Perbuatan terdakwa Nurrochim sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaiamana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Diketahui perkara korupsi dana hibah revitalisasi Pasar Tumpang berhasil diungkap oleh Polres Blitar setelah terbit hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim yang menyebutkan ada kerugian negara senilai Rp 302.302.565, (tiga ratus dua juta tiga ratus fua ribu lima ratus enam puluh lima rupiah). (rif)


Posting Komentar