Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Photo : Eks Sekda Kota Malang Cipto Wiyono saat mendengarkan tuntutan. (Arief,memojatim)

Sidoarjo-Memo. Usai dituntut 3 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Cipto Wiyono melalui Penasehat Hukum (PH) nya Haris Yudianto mengajukan permohonan ijin berobat ke RS Utama Husada. 

"Kami mohon agar terdakwa diijinkan berobat keluar, karena habis jatuh di kamar mandi Rutan Kejati,mengingat terdakwa ini habis menjalani operasi jantung dan sudah waktunya kontrol,"kata Haris Yudianto selaku tim penasehat hukum terdakwa Cipto Wiyono pada majelis hakim yang diketuai Hizbullah saat dikutip memojatim usai pembacaan surat tuntutan dari jaksa KPK diruang sidang cakra, Pengadilan Tipikor Surabaya, hari Selasa (16/7).

Atas permohonan tersebut, Ketua majelis hakim Hizbullah meminta pendapat ke jaksa KPK. Hasilnya, KPK akan memenuhi permohonan ijin berobat tersebut dengan dua persyaratan. 

"Kami akan setujui apabila ada surat dari dokter dan penetapan dari yang mulia,"tegas, Jaksa KPK, Achmad Burhanuddin menanggapi pertanyaan majelis hakim.

Dengan pendapat jaksa KPK itulah, hakim Hizbullah Idris meminta agar tim penasehat hukum terdakwa Cipto Wiyono mengajukan permohonan. 

"Buat permohonan sedikit saja, intinya minta ijin berobat,tapi harus beneran ya, jangan pura pura sakit, bisa gawat nanti. Dan ini kan cuma berobat aja tidak sampai rawat inap,"ucap, hakim Hizbullah yang disambut kata siap dari tim pembela terdakwa Cipto Wiyono.

Terpisah, Haris Yudianto selaku tim penasehat hukum membeberkan cerita jatuhnya Cipto Wiyono di toilet Rutan Kejati Jatim. 

"Kejadiannya hari minggu, terdakwa jatuh ditoilet sampai pingsan hingga membuat tutul closet pecah,"terangnya. 

Peristiwa tersebut, masih kata Haris, diduga akibat pasca operasi jantung yang dilakukan kliennya. 

"Karena memang waktunya kontrol, kami khawatirkan kalau alat pemacu jantung yang dipasang lepas. Karena itu kami minta agar diberikan ijin berobat,"pungkasnya. 

Untuk diketahui, Hari ini KPK menjatuhkan tiga tuntutan kepada Cipto Wiyono, terdakwa kasus penyuapan terhadap 45 anggota DPRD
Kota Malang terkait pengesahan APBD-P tahun 2015.

Tiga tuntutan tersebut yakni, menjatuhkan pidana badan, pidana uang pengganti dan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik. 

Untuk hukuman badan, Cipto Wiyono dituntut 3 tahun penjara, denda Rp 200 juta, subsider 6 bulan kurungan. Sedangkan pidana uang pengganti, KPK meminta agar  Cipto Wiyono membayar kekurangan pengembalian kerugian negara sebesar Rp 200 juta dari Rp 550 juta yang telah dikembalikan. 

Apabila uang pengganti tidak dibayar, maka jaksa akan melakukan penyitaan atas harta benda milik Cipto Wiyono dan melelangnya. Dan bila tidak cukup, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. 

Pengembalian uang pengganti tersebut akan diberlakukan 30 hari sejak perkara ini dinyatakan inkracht atau memiliki kekuatan hukum tetap. 

Sementara untuk pidana tambahan, KPK meminta agar hak politik Cipto Wiyono dicabut selama 4 tahun, dihitung sejak menjalani pidana pokoknya. 

Dalam kasus ini, Cipto Wiyono merupakan terdakwa ke 45 dari 44 terdakwa yang sudah lebih dulu divonis oleh Pengadilan Tipikor Surabaya. Dia dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 5 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (Arief)

Posting Komentar